Sabtu, 01 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

BAHAN BAKAR GAS: Converter kit untuk angkot ditanggung pemerintah

Diena Lestari   -   Selasa, 03 Januari 2012, 19:12 WIB

BERITA TERKAIT

JAKARTA: Pemerintah berencana menanggung pembelian alat konversi (converter kit) untuk program konversi bahan bakar minyak ke liquid gas vehicles (LGV) untuk sejumlah kendaraan angkutan umum.

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menungkapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan melakukan pembatasan penggunaannya untuk kendaraan pribadi roda empat pelat hitam di Jawa-Bali mulai 1 April 2012 akan diikuti upaya konversi bahan bakar dari BBM ke LGV.

 

"Kami tetap melakukan sosialisasi, Kementerian ESDM sudah bentuk tim sosialisasi, stakeholder semua terlibat. Selain itu, kita akan kembangkan LGV dan CNG (Compressed Natural Gas) untuk transportasi umum," papar Hatta di Jakarta, Selasa 3 Januari.

 

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengungkapkan konversi BBM premium ke LGV untuk transportasi umum akan dibiayai oleh pemerintah.

 

Pelaksanaannya, akan dilakukan secara bertahap mulai dari DKI Jakarta, Jabodetabek, Jawa-Bali dan kemudian seluruh Indonesia.

 

Hatta menjelaskan proyek konversi kendaraan dari BBM ke LGV dan compressed natural gas (CNG) akan serupa dengan konversi bahan bakar minyak tanah ke LPG 3 kilogram pada 2008.

 

Untuk tahap awal, pemerintah akan menerapkan skema ibu-anak (mother and daughter) untuk memenuhi pasokan dan distribusi gas alam terkompresi (compressed natural gas) sebagai opsi bahan bakar alternatif pengganti BBM.

 

Harga jual LGV yang dipatok PT Pertamina yakni sebesar Rp3.600 per liter setara premium, atau sedikit lebih murah dibandingkan premium bersubdisi yang dipatok seharga Rp4.500 per liter.

 

"Satu mother, lima daughter. Nah, daughter-nya ini yang akan bergerak mengisi kendaraan-kendaraan yang menggunakan CNG ini. Sasarannya mobil-mobil kendaraan umum," ujar Hatta.

 

Hatta menuturkan pemerintah berencana menyubsidi converter kit yang harganya mencapai Rp15 juta, khusus untuk kendaraan umum.

 

Dananya kemungkinan berasal dari anggaran Kementerian ESDM, namun Hatta belum dapat merinci total anggaran yang dibutuhkan dan jumlah kendaraan unum yang akan diberikan subsidi converter kit.

 

"Planning kita, itu akan diberikan dengan cuma-cuma. Planning kita seperti itu, nanti kita lihat realisasinya," katanya.

 

Program konversi ini merupakan upaya diversifikasi energi, yang diharapkan dapat mengurangi subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak yang jumlahnya dalam APBN 2011 mencapai Rp123,6 triliun.

 

Pemerintah memang berencana menggenjot program konversi BBM ke CNG (dengan merek BBG) pada 2012. Bahkan, pemerintah berencana membagikan 1.000 lebih converter kit di wilayah Jawa dan Bali sepanjang 2012 untuk mendukung program itu.

 

Apabila satu unit converter kit berharga Rp15 juta, bearti setidaknya pemerintah harus menyediakan anggaran Rp15 miliar untuk program awal konversi BBM ke LNG/CNG ini.

 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp960 miliar untuk mendukung program konversi BBM ke BBG pada 2012, sebagian dana digunakan untuk membagikan converter kit dan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

 

Sementara itu, untuk pembelian konversi kit untuk kendaraan pribadi, lanjut Hatta, insentif yang mungkin dapat diberikan pemerintah berupa penangguhan bunga apabila pembelian dilakukan secara kredit.(ea)

 


Editor : Marissa Saraswati

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.