Kamis, 17 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

KEBUN SAWIT: Pembangunan Plasma Akan Ditetapkan Definitif 2 Tahun

Yeni H. Simanjuntak   -   Selasa, 24 Januari 2012, 17:16 WIB

BERITA TERKAIT

JAKARTA: Pemerintah akan menetapkan secara definitif 2-3 tahun jangka waktu pembangunan perkebunan plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan hak guna usaha.Menteri Pertanian Suswono mengatakan revisi Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan itu akan menetapkan waktu pembangunan perkebunan rakyat (plasma). Selama ini, Permentan itu tidak mengatur waktu pembatasan pembangunan perkebunan plasma oleh perusahaan."Nanti direvisi agar waktunya definitif, waktu kapan terakhir. Waktu harus definitf, apa kira-kira 2 tahun atau 1 tahun," ujarnya, seusai Konferensi Pers Hasil Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke Jerman dan Thailand, Selasa 24 Januari 2012.Dia memaparkan regulasi yang ada tidak mengatur kapan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus membangun perkebunan plasma.Menurut dia, perusahaan perkebunan tidak salah jika belum juga membangun perkebunan rakyat. Padahal, peraturan itu sudah berjalan selama 4 tahun. "Iya masih banyak yang belum membangun perkebunan plasma, yang belum membangun plasma sering ada konflik."Berdasarkan Permentan No. 26/2007, perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir mengatakan sangat berhati-hati dalam merevisi peraturan itu, sehingga terus dikaji dengan melibatkan seluruh pihak. Dia tidak menginginkan ada komplain dan keberatan dari pihak lain terhadap hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian itu.Menurut Gamal, Menteri Pertanian Suswono meminta ada pembatasan waktu pembangunan perkebunan plasma paling lama 2 tahun sejak perusahaan mendapatkan hak guna usaha (HGU), sedangkan perusahaan perkebunan yang sudah lama agar dibatasi selama 1 tahun.Selama ini, katanya, pemerintah daerah salah mengintepretasikan peraturan itu, seolah-olah perusahaan perkebunan harus memberikan 20% HGU yang dimiliki kepada rakyat sekitar. Padahal, perusahaan perkebunan hanya diwajiabkan membangun 20% perkebunan plasma di luar HGU yang dimilikinya.Kementan, menurutnya, sedang melakukan audit perkebunan plasma kelapa sawit di seluruh Indonesia. Dia menuturkan audit perkebunan rakyat itu untuk mengetahui perusahaan mana saja yang belum membangun perkebunan plasma. Kemudian Menteri Pertanian akan memanggil seluruh perusahaan yang belum membangun perkebunan plasma.Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengatakan telah mengusulkan revisi peraturan itu agar menyebutkan waktu pembangunan perkebunan plasma.Menurut dia, Gapki mengusulkan pembangunan perkebunan rakyat seluas 20% dari total HGU perusahaan dilakukan 2-3 tahun setelah perusahaan selesai membangun perkebunan inti miliknya.“Kami mengusulkan peraturan itu harus sinkron, selama ini isu pembangunan plasma harus didahulukan atau bersamaan . Oleh karena itu, kami meminta ada waktu 2-3 tahun, setelah pembangunan perkebunan inti.”Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis, Pangan, dan Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Franky Oesman Widjaja menilai peraturan tentang perkebunan kelapa sawit wajib membangun 20% perkebunan rakyat sudah cukup baik.Menurut dia, pembangunan perkebunan plasma harus berbarengan dengan perkebunan inti, sehingga bisa berjalan bersama-sama. Jika tidak ada perkebunan inti, tidak ada pabrik kelapa sawit (PKS).Dia menjelaskan luas perkebunan kelapa sawit rakyat (plasma) mencapai 43%. Namun, perkebunan rakyat yang tidak dikoordinasikan oleh perusahaan inti lebih dari 50%.Perkebunan rakyat yang tidak dibina oleh perusahaan inti, katanya, memiliki produktivitas sawit lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar.Jika ada upaya pembinaan petani oleh perusahaan inti, sambungnya, akan saling menguntungkan kedua belah pihak. "Petani sawit mandiri hanya memiliki produktivitas 2-3 ton per ha. Pemerintah harus menata ulang dan menginventarisasi perusahaan inti agar melakukan pembinaan kepada petani." (bas)


Editor : Aang Ananda Suherman

 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.