Kamis, 24 Juli 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

ROYALTI EMAS: Pemerintah Terapkan PP No.9/2012

Aprianto Cahyo Nugroho   -   Kamis, 26 Januari 2012, 16:04 WIB

BERITA TERKAIT

JAKARTA: Pemerintah menetapkan besaran royalti emas, perak, dan tembaga tetap dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM.Peraturan Pemerintah itu merupakan revisi dari PP sebelumnya, yakni PP No.45 Tahun 2003. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa saat PP yang baru mulai berlaku, PP 45/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP 9/2012 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Januari 2012.Dalam lampiran PP 9/2012 tercantum bahwa penerimaan dari iuran produksi atau royalti untuk emas, perak, dan tembaga tidak mengalami kenaikan dari besaran royalti yang tertuang dalam PP sebelumnya.Besaran royaltinya yakni emas 3,75% dari harga jual per kg, perak 3,25% dari harga jual per kg, dan tembaga 4% dari harga jual per ton. Selain ketiga bahan tambang itu, beberapa bahan tambang juga tidak mengalami kenaikan royalti, seperti timah 3% dari harga jual per ton, bauksit 3,75% dari harga jual per ton dan intan 6,5% dari harga jual per karat.Selanjutnya, untuk royalti batu bara juga tidak mengalami perubahan. Untuk batu bara open pit dengan tingkat kalori setara dengan 5.100 KKal/Kg (ADB) royaltinya 3% dari harga jual per ton, kalori lebih dari 5.100 hingga 6.100 royaltinya 5%, dan kalori lebih dari 6.100 royaltinya 7%.Sementara itu, untuk royalti batu bara underground dengan tingkat kalori 5.100 KKal/Kg (ADB) royaltinya 2% dari harga jual per ton, kalori lebih dari 5.100 hingga 6.100 royaltinya 4%, dan kalori lebih dari 6.100 royaltinya 6%.Dalam PP 9/2012 terdapat 29 tambahan jenis mineral serta bahan galian lainnya yang dikenakan royalti, sehingga total bahan tambang yang kena royalti menjadi 66, dari PP sebelumnya sebanyak 37 jenis mineral.Dalam PP yang baru itu, diatur PNBP di setiap direktorat di ESDM. Selain royalti, juga diatur beberapa hal lainnya seperti penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batu bara, hingga jasa informasi potensi lelang (bid document) wilayah kerja migas dan CBM yang ditentukan sebesar US$5.000 per dokumen lelang.Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan pertambangan umum tahun ini naik Rp30,84 triliun atau naik hampir 40% menjadi Rp108,22 triliun dari realisasi 2011 sebesar Rp77,38 triliun (unaudited).Berdasarkan data Kementerian ESDM, target Rp108,22 triliun tersebut terdiri dari pajak pertambangan umum Rp81 triliun dan PNBP pertambangan umum Rp27,22 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan pertambangan umum 2011 (unaudited) yang sebesar Rp77,38 triliun, terdiri dari pajak pertambangan umum Rp55 triliun dan PNBP pertambangan umum Rp22,38 triliun.Terkait target 2012 ini, Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite  optimistis kenaikan target itu bisa dicapai terutama didukung 3 hal, salah satunya adalah dari revisi PP 45/2003. Menurut dia, adanya revisi PP 45/2003, ada tambahan jenis-jenis mineral serta bahan galian lainnya yang selama ini belum dikenakan royalti. “Target Rp108,22 triliun, diantaranya kan ada revisi PP 45 tentang PNBP termasuk royalti. Komoditas yang terkena royalti jadi bertambah,” ujarnya.Selain dari revisi PP, target Rp108,22 triliun itu juga bisa dicapai dari hasil rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nasional. Selain itu, pemerintah pusat juga telah melakukan sosialisasi ke daerah bahwa pembayaran PNBP itu harus ke pusat, kemudian nanti pusat akan mendistribusikannya lagi ke daerah sesuai peraturan perundang-undangan.“Kedua, kita juga sekarang kerja sama dengan BPK dan BPKP, untuk melihat berapa jumlah produksi itu sebenarnya, kami akan panggil satu-satu . Nanti akan audit pembayaran, apa memang betul pembayaran pajak-pajak itu sudah sesuai,” ujarnya.Menurut Thamrin, saat ini BPKP masih banyak menemukan fakta bahwa seharusnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tambang lebih tinggi dari realisasi yang sudah dibayarkan. Dengan keterlibatan BPK dan BPKP, sistem pengawasannya kini lebih diperketat.“BPKP menemukan fakta bahwa seharusnya pajak anda itu sekian loh, jadi ada penambahan. Sistem pengawasannya sekarang, dengan masuknya BPK dan BPKP, pada 2012 diharapkan penerimaan itu akan besar,” ujarnya. (bas) 


Editor : Aang Ananda Suherman

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!.
 

THR dari Bisnis Indonesia: Berlangganan ePaper seumur hidup hanya Rp10 juta. Terbatas hingga 31 Juli, klik DI SINI!.

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.