Sabtu, 01 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

UPAH SEKTORAL: DKI tetapkan 6%-30% dari UMP

Sekretariat Redaksi   -   Senin, 13 Februari 2012, 21:44 WIB

BERITA TERKAIT

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum sektoral provinsi 2012 sebesar 6%-30% dari penetapan upah minimum provinsi 2012 sejumlah Rp1,52 juta yang diatur dalam peraturan gubernur DKI No.13/2012 tentang UMSP 2012 per 9 Feberuari 2012.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Deded Sukandar mengatakan penetapan kenaikan upah minimum sektoral provonsi (UMSP) 2012 untuk10 sektor unggulan di Ibu Kota mulai diberlakukan pada 1 Januari 2012.Adapun sektor unggulan itu adalah sektor kimia, energi dan pertambangan sebesar 11% menjadi Rp1,69 juta, serta sektor logam, elektronik dan mesin 13% sebesar Rp1,72 juta dan sektor otomotif naik 13% sebesar Rp1,77 juta, sektor asuransi dan perbankan 30% menjadi Rp1,98 juta.Selanjutnya sektor makanan dan minuman naik 10% menjadi Rp1,68 juta, sektor farmasi dan kesehatan 8% sebesar Rp1,65 juta, sektor tekstil, sandang dan kulit 7% menjadi Rp1, 63 juga, sektor pariwisata 6% sebesar Rp1, 62 juta dan sektor telekomunikasi naik 30% sebesar Rp1,98 juta serta khusus sektor bangunan dan pekerjaan umum Rp93.551-Rp143.221 per hari.“Tahun ini kenaikan tertinggi diberikan kepada pekerja atau buruh sektor telekomunikasi, serta asuransi dan perbankan. Kerena, berdasarkan hasil evaluasi dua sektor itu memberikan pengaruh tertinggi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” katanya Senin (13/02)Dia mengatakan sesuai peraturan perundangannya, penetapan UMSP 2012 hanya berlaku untuk pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.Sedangkan pekerja atau buruh yang masa kerjanya diatas satu tahun, lanjutnya, akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit, antara pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha.Menurutnya, bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan berupa sanksi denda maksimal Rp400 juta atau kurungan pidana maksimal lima tahun.Sementara itu juru bicara Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Rusdi menyatakan tidak puas terhadap Pergub No.13/2012 tentang UMSP karena besarannya lebih kecil dari upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Kabupaten Bekasi yang mencapai 25%-30% dari upah minimum kabupaten tersebut.

 

 “Kami minta Foke mundur jka tidak mencabut Pergub No.13/2012 tentang UMSP, karena menetapkan UMSP sektor otomotif dan logam lebih rendah dari UMSK Kabupaten Bekasi, serta tidak memasukkan sektor ritel dalam UMSP,” katanya.Menurutnya, angka kenaikan UMSP yang rata-rata hanya naik 16% dari nilai UMP 2012 merupakan angka yang tidak layak, karena pertumbuhan industri sektoral rata-rata mengalami kenaikan sebesar 30%.Untuk itu, lanjutnya, jika Pemprov DKI tidak mencabut Pergub No.13/2012 itu maka forum buruh dan pekerja berencana melakukan aksi untuk mendesak Gubernur Fauzi Bowo agar mencabut peraturan gubernur tersebut. (Bsi)


Editor :

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.