Senin, 20 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

SERIKAT PEKERJA diminta beri masukan soal UU Badan penyelenggara jamsos

Jessica Nova   -   Kamis, 22 November 2012, 16:47 WIB

BERITA TERKAIT

JAKARTA: Pemerintah meminta serikat pekerja/serikat buruh menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke forum dialog agar diteruskan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional.Selanjutnya, aspirasi tersebut akan disampaikan ke tim perumus peraturan pelaksana yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan BPJS."Masukan atau rekomendasi dari kalangan pekerja/buruh dapat diakomodasi dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang merupakan juklak UU BPJS," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar, Kamis (22/11/2012).Sebenarnya, dia menambahkan masalah kontribusi pekerja/buruh dalam iuran kepesertaan program jaminan sosial masih dapat dibicarakan, termasuk membahasnya dengan pengusaha.Menurut  Muhaimin, selama ini pemerintah berupaya mengakomodasi tuntutan pekerja/buruh, termasuk masukan dan saran dari kalangan pengusaha.Dalam hal ini, di satu sisi pemerintah terus mendorong agar dunia usaha/industri nasional terus berkembang dan di sisi lain pekerja/buruh dapat sejahtera.Apalagi, lanjutnya, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional atau penyelenggaraan program jaminan sosial dapat dibahas secara bipartit oleh pekerja dan pengusaha."Demo bukanlah satu-satunya cara bagi pekerja/buruh untuk menyalurkan aspirasinya," ujarnya. (ra)


Editor :

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.