Kamis, 18 Desember 2014

SERIKAT PEKERJA Diminta Beri Masukan Soal UU Badan Penyelenggara Jamsos

Jessica Nova Kamis, 22/11/2012 16:47 WIB

JAKARTA: Pemerintah meminta serikat pekerja/serikat buruh menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke forum dialog agar diteruskan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional.Selanjutnya, aspirasi tersebut akan disampaikan ke tim perumus peraturan pelaksana yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan BPJS."Masukan atau rekomendasi dari kalangan pekerja/buruh dapat diakomodasi dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang merupakan juklak UU BPJS," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar, Kamis (22/11/2012).Sebenarnya, dia menambahkan masalah kontribusi pekerja/buruh dalam iuran kepesertaan program jaminan sosial masih dapat dibicarakan, termasuk membahasnya dengan pengusaha.Menurut  Muhaimin, selama ini pemerintah berupaya mengakomodasi tuntutan pekerja/buruh, termasuk masukan dan saran dari kalangan pengusaha.Dalam hal ini, di satu sisi pemerintah terus mendorong agar dunia usaha/industri nasional terus berkembang dan di sisi lain pekerja/buruh dapat sejahtera.Apalagi, lanjutnya, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional atau penyelenggaraan program jaminan sosial dapat dibahas secara bipartit oleh pekerja dan pengusaha."Demo bukanlah satu-satunya cara bagi pekerja/buruh untuk menyalurkan aspirasinya," ujarnya. (ra)

Apps Bisnis.com available on:    
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!
more...