Minggu, 21 Desember 2014

KELANGKAAN BBM: Sejumlah Komponen Di Kalimantan Siap Uji BPH Migas Ke MK

Editor Selasa, 27/11/2012 10:30 WIB

BALIKPAPAN: Elemen pemerintah daerah di Kalimantan dan pelaku usaha mewacanakan usulan untuk meninjau kembali keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menyalahi konstitusi.Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Hadi Susilo berpendapat keberadaan BPH Migas justru memperpanjang arus birokrasi mengenai pengelolaan sektor hilir minyak dan gas utamanya dalam penyaluran BBM Bersubsidi. Ada kemungkinan, tambahnya, inefisiensi biaya terjadi melalui pembentukan BPH Migas tersebut karena fungsi pengawasan tidak terlihat sepenuhnya di daerah.“Kantor perwakilan di daerah saja tidak terlihat di mana. Bagaimana mau mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi. Masyarakat tahunya kalau BBM ngadat, ya Pertamina yang didemo,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Kuota BBM Bersubsidi se-Kalimantan, Senin (26/11).Dia mencontohkan pembentukan tim pengawas penyaluran BBM Bersubsidi oleh pemerintah provinsi di daerah yang memiliki fungsi yang sama dengan tim yang dibentuk oleh BPH Migas di pusat. Namun, tambahnya, tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah bergerak lebih cepat dibandingkan dengan bentukan BPH Migas.Selain itu, Hadi juga berpendapat keberadaan BPH Migas menambah panjang birokrasi penyaluran BBM Bersubsidi. Seharusnya, penanganan tersebut bisa dimasukkan dalam Kementerian ESDM melalui Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.Ketua Komite II DPD RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral Bambang Susilo mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya usulan judicial review BPH Migas ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Bambang turut menjadi anggota Komunitas Madani yang juga berhasil membubarkan BP Migas.“Karena proses pembentukannya hampir sama dengan BP Migas dan saat ini mulai menimbulkan keresahan di daerah,” tambahnya.Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Balikpapan Afiudin Zainal Abidin menegaskan seharusnya BPH Migas juga ikut dibubarkan ketika BP Migas dikatakan sebagai badan yang inkonstitusional. Namun, karena pengajuan gugatan hanya pada BP Migas maka BPH Migas masih eksis hingga saat ini.“Dalam waktu dekat DPP Hiswana Migas akan mengajukan gugatan tersebut. Apabila didukung oleh pemerintah tentu akan lebih baik karena bisa menambah jumlah penggugatnya,” tukasnya.BPH Migas dibentuk pada 30 Desember 2002 berdasarkan UU No.22/2001 tentang minyak dan gas. Selain mengawasi distribusi BBM, BPH Migas juga berhak untuk membuka jalur distribusi baru migas dengan bekerja sama dengan pihak lain. (Bsi)

Apps Bisnis.com available on:    
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!
more...