Minggu, 20 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

SWASEMBADA PANGAN Gagal Terwujud, Meroketnya Harga Bawang Jadi Indikator

Ismail Fahmi   -   Minggu, 17 Maret 2013, 09:04 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA -- Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengkritik pemerintah, terutama Menteri Pertanian, gagal mewujudkan swasembada pangan.

Hal itu dikemukakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menanggapi meroketnya harga bawang putih di dalam negeri dalam beberapa hari terakhir di tengah meningkatnya impor bawang putih yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui, lanjutnya, harga bawang putih sempat melangit hingga mencapai Rp70.500/kg.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut merupakan gunung masalah akibat hancurnya sistem bernegara dan berpindahnya kekuasaan negara ke tangan kartel, mafia, dan sindikat pangan.

Hal itu menunjukkan kebijakan Kementerian Pertanian yang tidak memihak pada swasembada pangan dan pemberdayaan petani.

"Pasokan bawang putih sepenuhnya dikuasai sindikat yang bekerjasama dengan oknum pemerintahan. Akibatnya negara tidak lagi dapat mengontrol harga," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis,  Minggu( 17/3).

Daeng berpendapat pemerintah selalu mencari solusi dengan cara memperbesar impor. Padahal volume impor produk bawang meroket.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, volume impor produk bawang putih sampai dengan tahun 2012 mencapai 415.000 ton. Dalam 5 tahun sejak 2006, terjadi kenaikan impor bawang putih sebesar 59,35% yang ketika itu hanya berjumlah 295.057 ton.

“Impor bawang yang dilakukan pemerintah mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan swasembada pangan, dan pemberdayaan petani dalam negeri sendiri,” ujarnya. (if)


Source : Anggi Oktarinda

Editor : Other

 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.