Kamis, 30 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

LISTRIK TENAGA SURYA: Pemerintah Lelang Proyek Senilai Rp19 Triliun

Lili Sunardi   -   Jum'at, 22 Maret 2013, 18:10 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 150 megawatt  senilai Rp19 triliun di sejumlah wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan lelang proyek PLTS itu rencananya dilakukan pada April 2013 mendatang. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri ESDM tentang harga jual listrik (feed in tariff) PLTS yang akan segera diterbitkan.

“Lelang proyek PLTS itu akan dilakukan setelah Permen ESDM tentang feed in tariff. Awal April 2013 Permen ESDM-nya akan keluar,” katanya di Jakarta hari ini, Jumat (22/3/2013).

Rida mengungkapkan proyek PLTS senilai Rp19 triliun itu akan dilelangkan langsung oleh Ditjen EBTKE, karena kuota PLTS dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Setelah lelang selesai dilakukan, pemenang lelang dapat langsung melakukan pembangunan infrastruktur dengan jangka waktu sekitar 3 bulan.

Banyaknya investor yang ingin mengembangkan PLTS di dalam negeri, lanjut Rida, membuat pemerintah optimistis target pembangunan PLTS dengan total kapasitas 150 megawatt tercapai tahun ini. Saat ini saja sudah ada sejumlah investor dari Jepang, Amerika Serikat dan Afrika Selatan yang sudah siap mengikuti proses lelang proyek itu.

Rida menjelaskan dalam proses lelang nanti pemenang lelang juga harus menyediakan lahan dan jaringan listrik hingga mencapai sistem kelistrikan milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pemerintah sendiri telah menetapkan harga jual listrik dari energi surya sebesar US$0,25 per kilowatt hour (kWh).

Meski telah menetapkan harga jual listrik dari energi surya dan akan dituangkan dalam Permen ESDM, PLN masih dapat membeli listrik dari PLTS di bawah tarif yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dengan pengembang. “Itu akan dijadikan acuan kontrak PLN dengan pengembang. Nanti melalui proses lelang akan terbentuk harganya,” jelasnya.

Dari data EBTKE, 2012 lalu telah ada pengembangan PLTS di 25 provinsi dengan total 4.740 kilowatt. Penetepan harga jual listrik itu sendiri dikeluarkan pemerintah untuk menarik investor mengembangkan PLTS untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Pasalnya selama ini pengembang PLTS mengeluhkan tingginya investasi di sektor tersebut tidak diiringi dengan harga jual listrik yang tinggi ke PLN. PLN sendiri tidak dapat membeli listrik dengan harga tinggi, karena harga jual ke konsumen yang rendah, sehingga dikhawatirkan akan menambah dana subsidi dalam APBN.

Sementara itu, Direktur PLN Nasri Sebayang mengatakan PLTS hanya cocok dibangun di wilayah terpencil dan tidak bersentuhan langsung dengan sistem kelistrikan yang ada. Hingga saat ini, PLN sendiri masih akan memanfaatkan PLTS untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan BBM pada siang hari.

“PLTS memang tidak cocok baik secara teknis, utamanya karena harga peralatan PLTS masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan batu bara, gas, air dan panas bumi,” ungkapnya.

Pengembangan PLTS ini diharapkan dapat menambah rasio elektrifikasi secara nasional. Hingga akhir 2012 lalu saja rasio elektrifikasi baru mencapai 75,9% dan diharapkan dapat mencapai 79,3% di akhir 2013 ini.

Saat ini kapasitas tenaga surya yang telah terpasang mencapai 132 megawatt dari potensinya yang mencapai lebih dari 50.000 megawatt di seluruh wilayah Indonesia.


Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.