Kamis, 27 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: Sebaiknya dikembalikan ke sistem sentralistik

R Fitriana   -   Selasa, 09 April 2013, 18:05 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan  di Indonesia sebaiknya dikembalikan dalam sistem sentralistik.

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, pengembalian dalam sistem itu untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan yang tersekat kebijakan otonomi daerah.

“Sistem sentralistik dalam pengawasan ketenagakerjaan dibutuhkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah  menjadi independen,” ujarnya, Selasa (9/4).

Selain itu, lanjutnya, sistem sentralistik akan menciptakan sinergisitas kinerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah yang lebih efektif dan optimal.

Muhaimin menuturkan upaya memberlakukan kembali sistem sentralistik merupakan hasil pembahasan Kemenakertrans dengan Kemendagri dan Kementerian  PAN dan Reformasi Birokrasi.

“Kinerja pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selama ini masih terlihat lemah dan kurang optimal,” tuturnya.

Apalagi, jumlah pengawas tidak merata dan kualitas, serta kuantitasnya di daerah terbatas.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan diserahkan oleh presiden kepada gubernur dan bupati/walikota.

Ternyata, Muhaimin menambahkan belum semua daerah mampu melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan itu secara optimal.


Editor : Endot Brilliantono

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.