Kamis, 24 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

SERIKAT PEKERJA: Revisi Regulasi Ketenagakerjaan & Jamsos Jadi Sorotan

R Fitriana   -   Senin, 29 April 2013, 19:26 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan serikat pekerja/serikat buruh masih mengkhawatirkan para menteri terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tidak merespon dengan baik peninjauan ulang regulasi kedua bidang tersebut.

Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang sepakat 1 Mei (May Day) sebagai hari libur nasional pada tahun depan.

“Namun pernyataan presiden itu harus dikawal, karena dikhawatirkan para menteri terkait tidak merespon dengan baik,” ujarnya malam ini, Senin (29/4).

Sebelumnya, Presiden SBY sore ini, sekitar pukul 15.30 WIB melakukan pertemuan dengan sejumlah serikat pekerja/serikat buruh, serta Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) untuk membahas isyu ketenagakerjaan menjelang May Day.

Timboel menjelaskan Presiden SBY juga menegaskan akan meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) No.101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes).

Peninjauan itu, lanjutnya, seperti dikatakan presiden akan sesuai dengan UU No.24/2011 tentang Badan Pennyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Jika ada revisi terhadap PP tentang PBI dan Perpres mengenai Jamkes maka menteri terkait harus ikut merespon dengan baik,” jelasnya.  (ra)


Editor : Rustam Agus

Berlangganan Epaper Bisnis Indonesia Cuma Rp10 Juta Seumur Hidup, Mau? Klik disini!
 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.