Jum'at, 28 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KEBIJAKAN KEMENKOP:Lembaga Keuangan Mikro layani Satu Wilayah

Mulia Ginting Munthe   -   Jum'at, 03 Mei 2013, 14:46 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Koperasi dan  UKM menetapkan operasional Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi yang dibentuk di setiap kabupaten hanya diperkenankan melayani masyarakat di satu wilayah.

 

Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan meski ada pembatasan layanan, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diperkenankan melayani masyarakat nonanggota.

 

Kebijakan ini berbeda dengan operasional koperasi simpan pinjam yang hanya diperkenankan melayani anggota,” kata Setyo saat Orientasi Jurnalis di Auditorium Kemenkop dan UKM, hari ini, Jumat (3/5/2013).

 

Pengawasan operasional LKM dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan KSP pengawasannya oleh Kemenkop dan UKM.

 

Selain memiliki izin operasional badan hukum koperasi, LKM juga bisa berbadan hukum perseroan terbatas (PT).

 

Jika LKM berniat mengembangkan layanan ke kabupaten lain, wajib berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dasar hukum LKM masuk di bawah pengawasan OJK, karena kinerjanya sama seperti BPR maupun perbankan yang terbuka.

 

Kemudian suku bunga yang ditawarkan ke masyarakat juga diatur pemerintah. Adapun sifat kinerja KSP terbalik dengan LKM, yakni tertutup, sehingga pengawasan operasionalnya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM.

 

Mengingat operasionalnya yang terbuka melayani masyarakat, modal LKM yang berbentuk PT, sekitar 60% bersumber dari pemerintah daerah, 20% dari koperasi, dan 20% lainnya dari masyarakat. Besaran modal disetor  LKM disesuaikan kebutuhan lokal.

 

Dengan demikian dia menjamin tidak akan ada monopoli atau kekuasaan tunggal pada pendirian LKM. Sebab, permodalannya terdiri dari beberapa kelompok,  koperasi dan masyarakat sekitar.

 

Komposisi permodalan ini sekaligus memupus asumsi masyarakat pendirian LKM ditunggangi kapitalis.

 

LKM mempunyai kewenangan menetapkan modal usaha, sesuai demean perhitungan kebutuhan pelaku usaha di wilayah mereka,” kata Setyo.

 

Undang-Undang LKM Nomor 1/2013 telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga itu didirikan untuk melayani masyarakat miskin di perdesaan, kecamatan hingga kabupaten/kota.

Menurut pasal 11 undang-undang itu, LKM didirikan untuk mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan skala mikro.


Editor : Linda Teti Silitonga

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.