Senin, 14 Juli 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KAWASAN HUTAN: Lima Sektor Bisnis Pinggirkan Hutan

Anugerah Perkasa   -   Minggu, 19 Mei 2013, 09:07 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA-- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi sedikitnya lima sektor bisnis yang terus meminggirkan hutan di Indonesia sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Sekretaris Jendral AMAN Abdon Nababan mengatakan pihaknya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui hutan adat dalam putusan uji materil UU Kehutanan pada pekan ini.

Menurutnya, selama ini komunitas hutan yang mengelola hutan lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan oleh pemerintah. Pada 16 Mei, MK menyatakan hutan adat bukanlah hutan negara, dan mengakui keberadaan komunitas adat.

Namun, AMAN selama ini menilai sedikitnya terdapat lima sektor bisnis yang meminggirkan hutan di Tanah Air. Sektor itu adalah kayu, pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, dan konservasi karbon.

"Pengusaha kaya dan berpengaruh serta politikus elit telah meminggirkan komunitas adat selama bertahun-tahun demi mengejar laba dari proyek-proyek," kata Abdon dalam keterangan pers di Jakarta, yang dikutip pada Minggu, (19/5/2013).

Dia mengatakan peminggiran tersebut oleh sektor bisnis masih berlangsung hingga hari ini. Padahal, sambung Abdon, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa komunitas yang mengelola hutan lebih baik sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. (ltc)


Editor : Linda Teti Silitonga

Ikuti Kuis Tebak Skor & Juara Brasil 2014 Berhadiah Motor dan Total Uang Tunai sebesar 25 Juta Rupiah!. Klik DI SINI!.
 

THR dari Bisnis Indonesia: Berlangganan ePaper seumur hidup hanya Rp10 juta. Terbatas hingga 31 Juli, klik DI SINI!.

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.