Selasa, 16 September 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KENAIKAN HARGA BBM: Pemprov Jateng Lakukan Pemetaan BLSM

Puput Ady Sukarno   -   Kamis, 30 Mei 2013, 21:42 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, SEMARANG –- Pemprov Jateng segera melakukan sosialisasi rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan pemerintah Juni mendatang serta pemetaan masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dampak dari penaikan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan hasil pemetaan warga yang berhak mendapatkan BLSM sebagai kompensasi akibat dampak dari penaikan BBM tersebut, nantinya akan diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Nanti setiap daerah-daerah akan mengusulkan siapa saja warga masyarakatnya yang berhak mendapatkan BLSM itu sehingga arahnya jelas,” tuturnya saat ditemui usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah V (Jateng-DIY), Kamis (30/5/2013).

Meski demikian, menurutnya kriteria seperti apa saja yang akan digunakan sebagai panduan untuk memberikan BLSM masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

Dia mengatakan dalam waktu dekat pemerintah pusat akan memanggil Gubernur dari seluruh Indonesia untuk membicarakan mengenai mekanisme pencairan BLSM tersebut.

“Mekanismenya nanti seperti apa, masih menunggu instruksi dari pusat. Termasuk kriteria penerima juga nantinya sudah ada mekanismenya tersendiri. Dan yang terpenting saat ini adalah sosialisasinya kepada masyarakat,” tuturnya.

Saat ini pihaknya tengah menggiatkan sosialisasi tentang rencana kenaikan harga BBM tersebut kepada masyarakat, mengingat dampaknya yang akan dirasakan masyarakat.

“Sosialisasi sejak dini dilakukan untuk menggindari adanya gejolak di masyarakat akibat kebijakan kenaikan harga BBm itu, termasuk kompensasi kenaikan harga dalam bentuk BLSM yang akan dikucurkan langsung pada para penerima,” ujarnya.

Seperti diketahui, BLSM tersebut rencananya akan mulai dicairkan selama lima bulan setelah kebijakan kenaikan harga BBM ditetapkan., dan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,6 triliun untuk membiayai BLSM yang akan diberikan kepada  sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia.

Sementara, dalam sertijab tersebut, Joni Swastanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah V (Jateng-DIY) digantikan oleh Sutikno, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah VII (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung).

Kemudian, Joni Swastanto berpindah tugas menempati jabatan barunya sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Perbankan Bank Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY Sutikno mengatakan Bank Indonesia dalam upaya mengandalikan inflasi, saat ini fokus mengembangkan pembentukan tim pengendali inflasi daerah (TPID) pada sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

“BI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pembentukan TPID dan pembentukannya akan diukur dari tingkat inflasi serta potensi ekonomi di masing-masing daerah, guna menjaga dan memelihara kestabilan pergerakan inflasi daerah,” tuturnya.

Saat ini, lanjutnya TPID yang sudah terbentuk di jateng, antara lain di Kota Tegal, Kota Purwokerto, Kota Solo, dan Kota Semarang, dan ke depan akan bertambah dua TPID baru lagi, yakni di Cilacap dan Kudus.

“Idealnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, jumlah TPID harus dibentuk pada seluruh kabupaten dan kota yang ada. Dan untuk pembentukan TPID itu telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait,” tuturnya. (dot)


Editor : Endot Brilliantono

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Dapatkan data Neraca, Reksa Dana, Waran, Swap, Valas, Obligasi, dan Saham. Klik disini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik disini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.