4 BUMN Pelabuhan Bakal Dilebur

Menyusul rencana tol laut yang akan dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah siap melebur 4 badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan dan membentuk induk perusahaan Pelabuhan Indonesia.
Sukirno
Sukirno - Bisnis.com 02 Oktober 2014  |  20:11 WIB

Bisnis.com, SURABAYA--Menyusul rencana tol laut yang akan dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah siap melebur 4 badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan dan membentuk induk perusahaan Pelabuhan Indonesia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah menargetkan akan melebur PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) dan BUMN terkait pada 2015. "Kalau memang tol laut itu harus terjadi, maka Pelabuhan Indonesia harus jadi holding," ungkapnya di Surabaya, Kamis (2/10/2014).

Tercatat, total aset BUMN logistik dan perdagangan pada 2012 mencapai Rp33,12 triliun. Sedangkan pada prognosa pada 2013 mencapai Rp35,80 triliun dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) pada tahun ini mencapai Rp37,62 triliun.

Sementara itu, total ekuitas BUMN logistik dan perdagangan pada 2012 mencapai Rp5,32 triliun. Sedangkan pada prognosa pada 2013 mencapai Rp8,13 triliun dan RKAP pada tahun ini mencapai Rp3,32 triliun.

Penjualan BUMN logistik dan perdagangan tercatat pada 2012 mencapai Rp34,92 triliun. Sedangkan pada prognosa pada 2013 mencapai Rp44,07 triliun dan RKAP pada tahun ini mencapai Rp44,24 triliun.

Adapun laba bersih BUMN logistik dan perdagangan tercatat pada 2012 mencapai Rp310 miliar. Sedangkan pada prognosa pada 2013 mencapai Rp990 miliar dan RKAP pada tahun ini mencapai Rp770 miliar.

Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyambut baik rencana holding BUMN Pelabuhan tersebut. Menurutnya, holding BUMN pelabuhan dapat membuat kinerja masing-masing perseroan semakin positif.

Salah satu rencana pemerintah yang dapat segera terealisasi dengan pembentukan holding BUMN pelabuhan adalah program inaport net. Dia optimistis, realisasi program inaport net dapat lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

"Kami dari sisi regulator, kami memastikan aturan main dan pelayanan dan masyarakat. Lebih ke arah itu," jelasnya saat ditemui di Surabaya.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Djarwo Surjanto mengaku akan mengikuti keinginan pemerintah sebagai pemegang saham perseroan terkait rencana peleburan BUMN pelabuhan.

Dia menilai, rencana holding BUMN pelabuhan tentu dapat berdampak positif dan negatif bagi masing-masing perusahaan yang dilebur. "Kalau positifnya banyak ya dijalankan, kalau negatifnya banyak ya jangan."

Pelindo III menegaskan kesiapan untuk menyabut rencana program pemerintahan baru yang ingin mengimplementasikan program tol laut. Konsep tersebut pada intinya menggunakan kapal-kapal yang lebih besar agar kian efisien.

Pihaknya telah melakukan pendalaman di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III. Rata-rata pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III memiliki kedalaman 14-16 meter dan dapat disandari oleh kapal dengan kapasitas besar.

"Tanjung Perak Surabaya siap layani tol laut. Semua pelabuhan sudah kami siapkan mengikuti tingkat aktifitas masing-masing pelabuhan, kami sedang siapkan," paparnya.

Dahlan Iskan menambahkan, selain Pelindo, pemerintah juga merancang untuk menggabungkan perusahaan galangan kapal yakni PT PAL (Persero), PT Dok dan Perkapalan (Persero), ke dalam holding BUMN pelabuhan tersebut.

Kendati DPR melarang pemerintah untuk melebur BUMN menjadi holding, Dahlan tetap tak bergeming. Dia optimistis dengan legislator yang baru dapat dinegosiasi untuk meloloskan rencana holding tersebut.

"Karena tujuannya untuk maju. Kita diskusikan yang tidak emosional, yang rasional, karena untuk kebaikan perusahaan apa yang akan ditempuh kan enggak boleh emosional," paparnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk 5 holding BUMN. Diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), holding BUMN reasuransi, holding BUMN perkebunan dan kehutanan.

 

Pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan merupakan bagian dari program perampingan jumlah BUMN atau right sizing yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan perusahaan di masing-masing sektor milik pemerintah berskala besar.

 

Pemerintah menargetkan akan membuat sekitar 14-16 holding perusahaan BUMN dan akan menciutkan jumlah BUMN dari yang ada saat ini sebanyak 138 perusahaan.

Tag : pelabuhan
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top