Regulasi Penyediaan Air Bersih di Banda Aceh Tak Memadai

Kepala BPK Perwakilan Aceh Maman Abdulrachman menuturkan hingga saat ini Pemko Banda Aceh belum memiliki regulasi dan kebijakan yang memadai untuk meminimalisasi kasus penyediaan air bersih.
Febrany D. A. Putri | 02 Januari 2015 03:37 WIB
Regulasi soal pengelolaan air bersih dinilai belum memadai. - Bisnis.com

Bisnis.com, BANDA ACEH-- Kepala BPK Perwakilan Aceh Maman Abdulrachman menuturkan hingga saat ini Pemko Banda Aceh belum memiliki regulasi dan kebijakan yang memadai untuk meminimalisasi kasus penyediaan air bersih.

Berdasarkan temuan BPK sepanjang tahun ini, masih terdapat banyak kasus pencurian air bersih dari PDAM Tirta Daroy. Kendati demikian, jumlahnya meningkat tak terlalu signifikan di Banda Aceh.

"Terkait kerugian negara, secara garis besar di Banda Aceh tidak ada peningkatan kasus pada 2014, sementara di Aceh Besar ada peningkatan kasus," ucap Maman, di sela-sela penyerahan hasil laporan BPK Perwakilan Aceh, Rabu (31/12/2014).

Maman memaparkan, sepanjang semester I/2014. Pemko Banda Aceh telah menjalankan rekomendasi BPK 88%. Banda Aceh merupakan salah satu daerah dengan penerapan rekomendasi cukup tinggi di Aceh, jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya seperti Aceh Besar 69% dan Pidie Jaya 45%.

"Kami mengapresiasi pemko yang sudah membentuk tim penyehatan PDAM. PDAM Tirta Daroy juga telah punya 33 SOP untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kami meminta tanggapan paling lambat 60 hari ke depan," tambah Maman.

Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadhilah mengataka pihaknya akan menindaklanjuti temuan-temuan BPK terkait dengan penyediaan air bersih.

"Kami akan meninjau kembali regulasi yang ada. Jika perlu, ditingkatkan, sehingga kerugian daerah bisa ditekan," pungkasnya.

Tag : air bersih
Editor : Setyardi Widodo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top