PHRI Jateng Minta Moratorium Izin Hotel

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah menilai pembatasan atau moratorium izin pendirian hotel mesti segera direalisasikan sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 10 Januari 2015  |  02:45 WIB

Bisnis.com, SEMARANG - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah menilai pembatasan atau moratorium izin pendirian hotel mesti segera direalisasikan sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Ketua PHRI Jawa Tengah Heru Isnawan mengatakan saat ini jumlah pasokan semakin jauh mengatasi jumlah permintaan. Karena itu, tegasnya, moratorium menjadi pilihan yang tepat dan mesti segera ditetapkan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jateng.

“Saya tetap berharap adanya di Semarang dan beberapa kota/kabupaten di Jateng,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2015).

Kondisi kelebihan pasokan itu, jelas Heru, mengkhawatirkan sebab dapat menimbulkan masalah dalam industri perhotelan di Jawa Tengah. Dia mengungkapkan rendahnya permintaan di tengah pasokan kamar yang berlimpah bahkan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan hotel guna menekan biaya operasional.

Apalagi, dia menyatakan saat ini pangsa pasar perhotelan secara signifikan tergerus dengan diberlakukannya kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi yang membatasi kegiatan rapat birokrat dengan fasilitas hotel. Kebijakan tersebut, jelasnya, dapat mengurangi sumber pendapatan hingga 50%.

“Pangsa government masih sangat besar, bisa lebih dari 50% lbih. Ini bisa menyebabkan pendapatan turun 50%,” ungkapnya.

Padahal, Heru menyebutkan tingkat hunian atau okupansi hotel rata-rata di Jateng berada di kisaran 50%. Dia menuturkan tingkat hunian di Kota Semarang, Ibu Kota Jateng, dan juga Kota Solo juga masih 50% dengan berlimpahnya pasokan kamar hotel.

Sementara, lanjutnya, di beberapa kota dan kabupaten lain yang terus mengalami peningkatan pasokan beberapa tahun terakhir bahkan masih berkisar 40%-50%.

Dengan tingginya pasokan, baik di Kota Semarang maupun kota/kabupaten lainnya, Heru berharap pemda segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, pemda mesti memberikan proteksi lebih awal dengan moratorium dalam jangka waktu tertentu.

“Kita butuh keberpihakan pemda untuk memberikan proteksi kepada usaha perhotelan. Moratorium untuk satu atau dua tahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Heru mengatakan langkah pembatasan tambahan pasokan kamar hotel tetap diperlukan meski saat ini Jateng begitu prospektif bagi industri manufaktur. Perumbuhan investasi di Jateng hingga dua tahun ke depan, jelasnya, sudah bisa diimbangi dengan pasokan kamar hotel yang ada.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada November 2014 tingkat penghunian kamar (TPK) di Jateng sebesar 48,84% atau turun 0,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Pencapaian tersebut juga mengalami penurunan sebesar 06,06% bila dibandingkan dengan TPK November 2013. 

Tag : jawa tengah, okupansi hotel, industri perhotelan
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top