Anggota DPRD Madura Tolak Aturan Pelarangan BUMD Mendapatkan PI Migas

DPRD Sumenep menuding pemerintah pusat telah melakukan upaya marginalisasi daerah dengan melarang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan hak partisipasi blok migas.
Wike Dita Herlinda
Wike Dita Herlinda - Bisnis.com 02 September 2015  |  15:25 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – DPRD Sumenep menuding pemerintah pusat telah melakukan upaya marginalisasi daerah dengan melarang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan hak partisipasi blok migas.

Menurut anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim, pelarangan itu akan berimplikasi cukup serius terhadap daerah-daerah penghasil migas. Sebab, daerah tersebut hanya akan mendapat dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH) migas.

“Padahal, daerah penghasil migas seperti Sumenep ini punya hak partisipasi [participating interest/PI] blok migas,” jelas Ketua Komisis I DPRD Sumenep Darul Hasyim dalam siaran pers, Rabu (2/9/2015).

Dia mengaku tidak percaya akan janji pemerintah pusat bahwa pelarangan tersebut justru merupakan upaya proteksi terhadap sumber daya alam di daerah.

“Saya justru melihat, pelarangan itu tidak tegak sebanding dengan semangat desentralisasi politik yang menjadi roh demokrasi pascareformasi,” gugatnya.

Menurutnya, pelarangan itu merupakan sinyal nyata sistem sentralisasi ekonomi politik yang dilakukan pemerintah pusat pada daerah.

Apalagi selama ini daerah tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan tentang aktivitas industri hulu migas.

Sesuai PP No 35 Tahun 2004, KKKS punya kewajiban menawarkan PI kepada BUMD.

Merujuk ketentuan itu, Pemda Sumenep bersama Pemda Jatim dan Pemda Sampang sejak 31 Agustus 2007 sudah meminta penawaran PI pada Husky Oil Ltd yang membeli WK Madura Strait.

Selain PI dari WK Madura Strait, Pemda Sumenep bersama Pemda Jatim dan Sampang juga mengajukan permohonan PI untuk Blok Kangean menyusul perpanjangan kontrak 20 tahun yang dimiliki PT Energi Mega Persada sejak 2010.

Namun, pengajuan PI dari dua blok yang masih pada tahap due diligent tersendat sejak Desember 2014, karena pemerintah melarang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggandeng swasta utk memiliki 10% hak partisipasi blok migas.

BUMD hanya diperbolehkan menggandeng Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau BUMN untuk memiliki 10% hak partisipasi (participating interest/PI) blok minyak dan gas. 

Alasan pelarangan itu adalah untuk memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan mencegah pemburu rente masuk menguasai blok migas melalui BUMD.

Menanggapi larangan itu, Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat bisa membantu daerah benar-benar bisa merealisasi hak daerah mendapatkan Participating Interest (PI) dari industri migas.

“Jangan hanya melarang Pemda merangkul investor, tapi harus ada solusinya. Misalnya dengan pola golden share. Kalau pola golden share disetujui, mungkin PI daerah tidak harus 10%, tetapi itu lebih jelas karena Pemda bisa menikmati PI,” kata Kepala Dinas ESDM Jatim Dewi J Putriatni.

Tag : migas
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top