Ketua DPRD Pelalawan Minta Moratorium Sawit Terbatas

Ketua DPRD Pelalawan Nazarudin meminta pemerintah bisa meninjau ulang rencana moratorium lahan sawit. Dia mengusulkan moratorium terbatas pada perusahaan yang tidak memakai sistem kebun plasma.
M. Taufikul Basari
M. Taufikul Basari - Bisnis.com 02 Juni 2016  |  09:28 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, PELALAWAN - Ketua DPRD Pelalawan Nazarudin meminta pemerintah bisa meninjau ulang rencana moratorium lahan sawit. Dia mengusulkan moratorium terbatas pada perusahaan yang tidak memakai sistem kebun plasma.

"Saya merasakan sendiri perubahan yang terjadi sangat nyata, dahulunya daerah tempat saya tinggal ini adalah kampung yang ekonominya tidak tumbuh, namun setelah ada perkebunan sawit, ekonomi daerah berkembang pesat," katanya saat menghadiri acara pemantapan Masyarakat Peduli Api (MPA) di PT Sari Lembah Subur, Pelalawan, Riau, Rabu (1/6/2016).

Untuk itu, demi kesejahteraan masyarakat, Nazarudin mengharapkan moratorium yang saat ini dilakukan oleh pemerintah bisa ditinjau ulang.

“Kami berharap pemerintah dalam satu tahun ini bisa mengkaji ulang moratorium sawit, karena banyak masyarakat yang masih ingin mengembangkan lahannya, apalagi di kecamatan Langgam telah disiapkan Techno Park seluas 1.000 hektar yang digunakan untuk area investasi hilirisasi minyak kelapa sawit yang telah direstui pemerintah pusat. Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, sudah saatnya Riau memiliki industri pengolahan produk turunan minyak sawit," kata Nazarudin.

Menurutnya, pengembangan sawit dengan mencontoh sistem transmigran PIR atau perkebunan inti rakyat yang bisa menyejahterakan petani sawit secara langsung bisa diteruskan.

“Saya berasal dari anak petani kelapa sawit yang kemudian bisa sekolah hingga perguruan tinggi di Yogya.” kata Nazarudin.

Sementara itu, dalam upaya mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pelalawan khususnya di kecamatan Kerumutan dan Pangkalan Lesung, Nazarudin menyambut baik program PT Sari Lembah Subur. Diharapkan dengan adanya peran swasta yang bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah seperti yang sudah dilakukan PT SLS, bisa mencegah bencana kebakaran di Pelalawan.

Dept Head. Protection Fire PT Astra Agro Lestari Tbk Ahmad Wahyudi menjelaskan kebijakan pencegahan Karhutla sudah menjadi prioritas perusahaan, termasuk PT SLS, anak usaha Astra Agro. Pihaknya menganggarkan hingga Rp30 miliar untuk upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.

Kepala BLHD Pelalawan Syamsul Anwar mengapresiasi komitmen PT SLS dalam program pencegahan Karhutla. “PT SLS adalah satu-satunya perusahaan yang telah mengintegrasikan program pencegahan Karhutla ke dalam dokumen Amdal," kata Syamsul Anwar.

Artinya kegiatan pencegahan dan penanganan Karhutla menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan di PT SLS.

Administratur PT SLS Suparyo mengatakan terus berupaya mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan Karhutla. PT SLS rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terutama daerah yang rawan kebakaran. "Terbentuknya MPA ini adalah wujud nyata adanya kerja sama PT SLS dengan masyarakat, instansi dan pemerintah setempat.

"Dengan adanya rasa memiliki dan peduli terhadap lingkungannya, diharapkan tidak ada lagi ancaman kebakaran yang disebabkan oleh manusia," ujar Suparyo.

Tag : sawit
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top