Pemerintah dan PLN Dinilai Perlu Lebih Berani Gandeng Listrik Swasta

Sejumlah pengamat energi serta anggota DPR mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk lebih berani dalam bersinergi dengan listrik swasta terintegrasi untuk mendukung dalam program 35.000 megawatt.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 21 Agustus 2016  |  21:52 WIB
Pembangkit tenaga listrik - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pengamat energi serta anggota DPR mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk lebih berani dalam bersinergi dengan listrik swasta terintegrasi untuk mendukung dalam program 35.000 megawatt.

Hal ini penting guna mempercepat realisasi program 35.000 MW yang diinstruksikan pemerintah, menjamin kualitas listrik untuk mendukung pertumbuhan investasi, serta mencegah permainan oknum penjual proyek.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara secara khusus mengkritisi soal peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak. Menurut dia, di satu sisi Presiden Joko Widodo ingin pemenuhan pasokan listrik terlaksana, tapi di sisi lain ada pihak yang bermain dalam proyek itu.

"Sudah tahu bahwa proyek 35.000 megawatt mendesak, tapi tender diakal-akalin. Sudah ada pemenang tender, tapi pemenangnya dibatalkan," tutur Marwan di Jakarta, Minggu (21/8/2016).

Mengatasi masalah ini, dia mendesak agar PLN lebih berani secara subjektif menentukan tender pembangkit listrik yang akan diserahkan pada swasta, terutama listrik swasta yang terintegrasi dengan kawasan industri.

Dengan demikian, tidak ada perusahaan abal-abal atau perusahaan penjual proyek yang diselipkan oknum untuk memenangkan lelang sehingga proyek pemenuhan listrik 35.000 MW dipastikan berjalan dengan mulus.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa menilai PLN dan pemerintah masih setengah hati dalam menggandeng listrik swasta untuk mempercepat program 35.000 MW. "Memang mau tidak mau perlu melibatkan swasta, jadi tidak harus semua PLN sehingga terbebani," ujar Faby.

Menurut hitungan Faby, kebutuhan pendanaan pembangkit listrik adalah Rp1.100 triliun untuk membangun pembangkit dan komponen lain dalam program 35.000 MW. Jika dibagi-bagi, tiap tahunnya PLN harus merogoh kocek Rp200 triliun untuk bisa memenuhi proyek itu. Sementara itu, kemampuan perusahaan pelat merah itu hanya sekitar Rp50 triliun, dan jika meminjam mungkin hanya Rp100 triliun.

Untuk itu, perlu adanya kajian kerja sama dan negosiasi antara PLN dan swasta dengan tujuan penyediaan listrik secara masif. Faby sendiri menilai langkah ini sangat bisa dilakukan perusahaan tersebut. Sebab, tak sedikit pihak swasta yang sudah membangun pembangkit listrik secara berdikari.

"Bisa saja, itu kan sudah ada Cikarang Listrik, Bekasi Power, sudah ada. Sebenarnya dari sisi peraturan itu dimungkinkan," imbuh Faby.

Secara terpisah, Satya W Yudha Anggota Komisi VII DPR menilai PLN perlu berbagi beban dengan listrik swasta untuk mempercepat program 35.000 megawatt agar menjamin ketersediaan listrik berkualitas di negeri ini.

Selain itu, konsentrasi utama PLN perlu diarahkan kepada distribusi dan transmisi, sementara pembangunan pembangkit bisa disinergikan dengan listrik swasta. “Percuma saja kalau pembangkit banyak dibangun, tapi distribusi dan transmisi diabaikan. Di sini sebenarnya konsentrasi utama PLN,” paparnya.

Dia menjelaskan kebutuhan listrik di Indonesia diprediksi meningkat 7.000 MW per tahun jika perekonomian tumbuh 6%. “Nah sekarang perekonomian mulai meningkat lagi, sehingga program listrik harus lebih dipercepat. Jangan sampai kita tertinggal lagi,” ujarnya.

Partisipasi perusahaan listrik swasta yakni independent power producers (IPP) maupun private power utility (perusahaan listrik yang terintegrasi dengan kawasan industri) dalam program 35.000 megawatt mendesak dilakukan untuk mempercepat ketersediaan pasokan listrik berkualitas. Ambil contoh di Thailand, yang telah menerapkan konsep perusahaan listrik swasta ini sejak 2004.

Dalam 10 tahun perjalanannya, program listrik swasta mampu menambah pasokan listrik hingga 4.000 MW ke dalam sistem kelistrikan negara itu. Untuk mendorong swasta berinvestasi di pembangkit listrik, pemerintah Thailand juga mendorong BUMN kelistrikan di negara tersebut menyerap 75% atau maksimal 90 MW dari perusahaan listrik swasta.

Untuk diketahui, pihak swasta nasional mulai mengembangkan private power utility atau perusahaan listrik swasta. Ada sedikitnya lima perusahaan yang bergerak di bidang itu di tanah air. Contohnya seperti PT Bekasi Power, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT Batamindo Investment Cakrawala, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, PT Tirta Jabar, dan PT Kariangau Power

Sumber : Antara

Tag : PLN
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top