PLN Usul Formula Tarif Dasar Listrik Ditambahi Komponen Ini

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengusulkan agar formula pada tarif dasar listrik dari semula yang hanya menggunakan kurs, inflasi dan Indonesia Crude Price (ICP) ditambah komponen baru yakni bauran energi.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 25 Agustus 2016  |  00:07 WIB
Pembangkit listrik - Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengusulkan agar formula pada tarif dasar listrik dari semula yang hanya menggunakan kurs, inflasi dan Indonesia Crude Price (ICP) ditambah komponen baru yakni bauran energi.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengatakan pihaknya mengusulkan agar formulasi tarif dasar listrik bisa diubah. Tujuannya, ujar Nicke, menyesuaikan perubahan penggunaan energi bahan baku pembangkit listrik.

Pada formula yang lama, hanya diakomodasi formula penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, penggunaan BBM saat ini hanya sebesar 6,7%. Alhasil, formula saat ini tak lagi mencerminkan keadaan yang ada dengan berubahnya penggunaan energi primer.

Berdasarkan Laporan Bauran Energi PLN pada 2016, penggunaan energi di PLN dan Independent Power Producer (IPP) BBM pada Mei sebesar 7%, batu bara 54,6%, gas alam 25,7%, panas bumi 4,4% dan air 8,3%. Sementara khusus IPP, pada Mei, penggunaan BBM sebesar 8,9%, batubara 50,7%, gas alam 29,9%, panas bumi 2,3% dan air 8,3%.

"Fuelmix-nya sudah sangat berubah. Jadi kami hanya bilang kami usul, kalau formulanya men-consider fuel mix bukan hanya BBM," ujarnya setelah rapat bersama Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Dia menganggap perubahan formula akan berpengaruh terhadap tarif dasar listrik nantinya. Kemungkinan, katanya, harga akan lebih bertumpu pada penggunaan energi yang digunakan lebih besar saat ini yakni batu bara.

Kondisi tersebut, katanya, akan menghasilkan harga yang lebih relevan. Nicke menilai formula tarif dasar listrik ini masih berupa usulan yang belum mendapat respons dari Kementerian ESDM.

Guna menetapkan formula baru tersebut, menurutnya, masih harus melewati proses panjang termasuk pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Ini wewenang ESDM. Masih harus [mendapat] persetujuan DPR. Ini [tahapannya] masih panjang."

Tag : pln
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top