Kementerian PUPR Imbau Ringankan Konsumen Rumah Subsidi

Kementerian PUpR mengimbau para pengembang perumahan bersubsidi yang ada di Indonesia diharapkan dapat ikut meringankan beban masyarakat sebagai konsumen saat membeli rumah tersebut
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 02 Oktober 2016  |  08:40 WIB
Rumah Bersubsidi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengimbau para pengembang perumahan bersubsidi yang ada di Indonesia diharapkan dapat ikut meringankan beban masyarakat sebagai konsumen saat membeli rumah tersebut.

Salah satunya dengan meminimalisir adanya aturan terkait biaya tambahan  untuk peningkatan kualitas atau mutu bangunan yang ada.

“Misalnya dengan tidak membebankan biaya peningkatan kualitas atau mutu rumah bersubsidi yang dibangun kepada masyarakat saat awal pembelian rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin dalam siaran pers, Jumat (30/9/2016).

Syarif menjelaskan, pengembang jangan ikut menciptakan aturan baru di luar dari aturan resmi yang ada. Berbeda halnya aturan kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada di perbankan, serta aturan untuk pemerintah daerah (Pemda). Sebab, adanya biaya-biaya tersebut tentunya sangat berpengaruh pada minat konsumen untuk membeli rumah bersubsidi.

Adanya persyaratan tambahan seperti biaya peningkatan kualitas atau mutu rumah bersubsidi, imbuh Syarif, memang tidak dilakukan oleh semua pengembang. Ada juga pengembang yang benar-benar mematok harga rumah bersubsidi sesuai dengan harga jual yang dipatok oleh pemerintah.

“Kalau bisa aturan yang memang tidak jadi aturan formal seperti tambahan biaya di letakkan dalam bagian uang muka yang harus dibayarkan oleh pembeli rumah di awal pembelian sehingga tidak memberatkan,” katanya.

Syarif mengatakan dirinya pernah melihat langsung di Makassar ada pengembang yang mensyaratkan pembeli rumah bersubsidi harus membayar uang muka di angka dua digit dalam nilai jutaan rupiah.  Padahal harganya rumah bersubsidi yang di patok pemerintah berkisar di angka 115 jutaan.

“Rumah subsidi yang dibangun bahkan plafonnya tidak terlalu sempurna dan lantainya hanya lantai biasa. Pengembang perumahan tersebut juga minta konsumen membayar biaya tambahan peningkatan kualitas bangunan. Tentu masyarakat yang akan membeli rumah keberatan,” katanya.

Menurut Syarif, masalah peningkatan kualitas rumah seharusnya diserahkan kepada masyarakat saja dan tidak harus dimasukkan dalam pilihan pembiayaan yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sebab, masyarakat yang membeli rumah bersubsidi tentu kemampuan pendanaannya sangat terbatas. Berbeda halnya dengan rumah kelas menengah atau rumah mewah yang pembelinya memiliki kemampuan pendanaan yang cukup banyak.

 

Tag : properti
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top