PLBN Aruk Menjadi PLBN Ketiga di Kalimantan yang Diresmikan Presiden Jokowi

Kabar24.com, Sambas -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penggunaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Peresmian ini dilakukan setelah sehari sebelumnya presiden mresmikan PLBN Badau. 

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, sebanyak tiga PLBN sudah di bangun dengan megah dan semuanya ada di Kalimantan Barat. Oleh karenanya Presiden Jokowi minta agar PLBN ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Menurut saya, dari seluruh PLBN yang sudah saya kunjungi, PLBN Aruk ini yang terbaik dari sisi desain. Jadi tidak hanya sebatas pantau imigrasi, pantau bea cukai, tetapi masyarakat benar-benar bisa memanfaatkannya," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (17/03).

Dalam peresmian tesebut turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN Terpadu sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Provinsi Kalimantan Barat: Entikong, Badau, dan Aruk; Provinsi NTT: Motaain, Motamasin, dan Wini; Provinsi Papua: Skouw) ditujukan untuk mengubah wajah perbatasan NKRI agar tidak terjadi kesenjangan bahkan menjadi lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman . Total APBN yang dikucurkan untuk pembangunan ketujuh PLBN ini mencapai Rp 943 miliar.

Menurutnya, Pembangunan PLBN Terpadu ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelintas batas antar negara secara terpadu, efektif, dan efisien, khususnya pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, dan keamanan.

"Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Bapak Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat," terangnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada intinya adalah menjadikan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan negara yang membanggakan.

Oleh karena itu katanya, wajah dari fasilitas PLBN ini perlu di perbaiki dan ditingkatkan termasuk fungsinya yaitu sebagai pelayanan terpadu dalam rangka perlintasan batas di Aruk. "Disamping itu juga cukup spesial di aruk ini karena sebagai salah satu pintu menuju daerah yang memiliki daya tarik tersendiri yaitu Sambas dan Singkawang sebagai tujuan wisata," terangnya.

Pembangunan PLBN Aruk ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, sehingga akan menjadi bekal dari pengembangan wilayah Aruk ini sebagai kawasan perbatasan.

Selain pembangunan Gedung PLBN, Kementerian PUPR juga membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di Kawasan Perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: Pembangunan Jalan Lintas Perbatasan RI-Malaysia, khususnya Jalan Inspeksi Perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD untuk membuka kawasan terisolir.

Menteri Basuki mengatakan siap  untuk menyelesaikannya akhir tahun 2018 atau selambatnya awal 2019, karena ini adalah tugas dari Presiden Jokowi.

PLBN Aruk yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, berada diatas lahan seluas 9,1 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya sebesar Rp 131 miliar.

Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, check point,  serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.

Pengembangan infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan perbatasan Aruk dengan alokasi APBN Rp 97,28 Miliar dengan progres konstruksi saat ini sebesar 50,23% dan target selesai tahun 2017.

Pembangunan Tahap II mulai dilakukan tahun ini dengan alokasi APBN Rp 201 Miliar dan ditargetkan selesai 2019. Terdiri dari Mess pegawai serta zona pendukung lain seperti pasar, wisma Indonesia, gedung serbaguna, food court, masjid dan gereja.