Resolusi CPO Eropa, Ini Sikap Dewan Minyak Sawit Indonesia

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun meminta pemerintah segera menemui Presiden UE, Komisi UE, atau perwakilannya untuk menyampaikan secara resmi tanggapan atas mosi ini
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 12 April 2017  |  06:02 WIB
Sawit. - .

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun meminta pemerintah segera menemui Presiden UE, Komisi UE, atau perwakilannya untuk menyampaikan secara resmi tanggapan atas mosi ini.

"Resolusi ini baru berupa usulan parlemen yang disampaikan ke Komisi UE. Karena disitulah keputusan akan terjadi untuk diterapkan, bisa menyampaikan ke Komisi secara resmi," tuturnya, Selasa (12/4).

Soal alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil seperti yang disampaikan dalam resolusi, menurutnya, justru dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan menambah emisi karbon. Dia mencontohkan andaikan 10 juta ton sawit untuk memenuhi kebutuhan UE digantikan dengan minyak rapeseed dan minyak bunga matahari, maka diperlukan area tanam baru seluas 15 juta ha atau hampir 4 kali luas negara Belanda yang akan mengorbankan vegetasi lain.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan menyampaikan sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia berani memikirkan langkah retaliasi (tindakan balas) yang konkret. Soal sawit semestinya juga dibicarakan dalam perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA. "Pada saatnya harus berani juga melakukan retaliasi. Misalnya, tidak masalah wine dari Prancis dihentikan. Indonesia juga salah satu pembeli terbesar airbus, farmasi, dan parfum," katanya.

Fadhil menyebut mosi parlemen UE tentang minyak sawit Indonesia merupakan perang yang tak berkesudahan dan akan tetap ada. Meski demikian, mosi ini tak boleh dianggap remeh karena berimplikasi signifikan.

Dia memandang mosi ini dimotivasi karena persaingan dagang. Hal ini terlihat dari laporan tersebut berdasar data-data informasi yang tidak ada dasar ilmiahnya, tidak berimbang, dan kontradiktif satu sama lain.

"Resolusi ini belum memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Tetapi, Komisi UE tidak bisa mengabaikan resolusi yang dibuat parlemen mereka dalam mengambil berbagai kebijakannya. Oleh karena itu, kami pun mendorong agar parlemen Indonesia dapat ikut bicara, yang level diplomasinya baik dan elegan," tuturnya.

Serupa, Wakil Ketua 1 GIMNI Sahat M Sinaga menyampaikan mosi ini menjadi pertanda perlunya mencari peluang baru. Menurutnya, industri sawit Indonesia tidak terpaku pada pasar Eropa. Sebaliknya, mulai melihat pasar lain seperti pasar dalam negeri, Asia, dan Afrika.

Selain itu, Indonesia harus tetap mempertahankan sawit ramah lingkungan, membina petani sawit agar dalam pemakaian lahannya lebih efektif takni 25 ton tbs per ha per tahun, meningkatkan penelitian dan pemanfaatan biomassa. Indonesia juga diminta segera menghentikan sertifikasi asing.

"Diperlukan negara untuk hadir. Pemerintah tidak boleh absen dalam masalah ini," imbuhnya.

Tag : minyak sawit
Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top