KA Cepat Jakarta-Bandung : Desain Jembatan & Terowongan agar Disertifikasi

Kementerian PUPR minta agar desain jembatan dan terowongan dalam proyek kereta api cepat Jakarta Bandung mendapatkan sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan.
Yudi Supriyanto
Yudi Supriyanto - Bisnis.com 12 April 2017  |  17:40 WIB
Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta agar desain jembatan dan terowongan dalam proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung mendapatkan sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, sertifikasi tersebut diperlukan mengingat jalur kereta api cepat Jakarta – Bandung rawan secara geologi teknik, topografi, dan morfologi.

Saat ini, dia mengatakan, pihaknya baru saja mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait dengan sertifikasi tersebut.

“Untuk jembatan panjangnya loh ya, bukan seluruh panjangnya. Jembatan, lalu terowongan. Kan ada satu terowongan,” kata Basuki, Jakarta, Rabu (12/4).

Sertifikasi tersebut, paparnya, untuk membantu kementerian perhubungan. Seperti bendungan, dia menganalogikan, siapa pun boleh membangunnya. Namun, desain dan segala sesuatu mengenai bendungan tersebut harus ada sertifikasi dari komisi keamanan bendungan.

“Jembatan juga pengalaman di Kukar itu yang bangun kabupaten, tapi siapa yang tanggung jawab? [Ketika roboh] Lepas tangan semua. Jadi, kalau jembatan ini Komisi Jembatan ini yang go or no go-nya,” katanya.

Di mana pun, paparnya dalam membangun fondasi di bawah permukaan terdapat hal-hal yang tidak terduga, tergantung pada penyelidikan awal.

Pihak-pihak yang akan melakukan sertifikasi, tambahnya, adalah Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan yang di dalamnya berisi beberapa pakar seperti pakar teknik geologi, pakar fondasi, pakar struktur, dan sebagainya. Sertifikasi tersebut, ungkapnya, bukan dilakukan oleh dirinya atau orang-orang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dia menuturkan, kondisi tanah rawan tersebut bisa diatasi dengan teknologi. Namun, paparnya, hal tersebut akan menyebabkan cost of run tinggi bila tidak diperhitungkan dalam desain. Cost of run-nya, dia menambahkan dapat lebih tinggi dari 30% dengan kondisi geologi yang ada.

Saat ini, paparnya, presiden memerintahkan untuk kembali menghitung nilai investasi kereta api cepat Jakarta – Bandung. Termasuk, paparnya mempertimbangkan konstruksi prasarana moda transportasi berbasis rel tersebut.

Dia mengatakan, presiden tidak lagi mengharuskan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung selesai pada 2019.

Kasubbag Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu mengungkapkan, teknologi untuk membangun prasarana jembatan dan terowongan kereta api cepat Jakarta – Bandung yang melewati wilayah rawan sudah dihitung dalam investasi.

Tidak hanya itu, desain yang ada juga sudah sesuai standar yang ada dan aman mengingat desain pembangunan prasarana kereta api – termasuk jembatan dan terowongan sudah ada standarnya.

Pembahasan teknologi yang akan digunakan untuk mengatasi wilayah-wilayah berbahaya dalam pembangunan prasarana kereta api cepat Jakarta – Bandung, paparnya merupakan yang paling penting.

Dia mengungkapkan, segala sesuatu terkait dengan sektor perkeretaapian - termasuk prasarana jembatan dan terowongan kereta api - merupakan kewenangan direktorat jenderal perkeretaapian kementerian perhubungan.

Tag : Kereta Cepat, Kementerian PUPR
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top