Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Batam Dikebut

Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terus mendorong percepatan realisasi pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam.
Kurniawan A. Wicaksono
Kurniawan A. Wicaksono - Bisnis.com 19 April 2017  |  22:23 WIB
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). - Antara/Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terus mendorong percepatan realisasi pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam.

Menurutnya, selain memberi kemudahan bagi masyarakat, mal pelayanan publik juga bisa memangkas ego sektoral yang terjadi di Batam. Apalagi, wilayah tersebut berdekatan dengan Singapura.

“Pelayanan publik harus menyatu. Untuk pelayanan Imigrasi saya sudah ngomong dengan Pak Yasona [Menteri Hukum dan HAM]. Kemudian pelayanan pajak saya sudah bicara juga dengan Menteri Keuangan, soal pertanahan sudah saya bicarakan juga. Mereka semua setuju,” katanya seperti dikutip dalam laman resmi Kemen PAN-RB, Rabu (19/4/2017).

Asman meminta adanya action plan agar rencana pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam dapat segera terealisasi. Selain Batam, Jakarta dan Surabaya diharapkan dapat menjadi role model mal pelayanan publik yang ditargetkan bisa dibangun di seluruh provinsi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemko Batam Gustian mengakui saat ini pelayanan publik yang ada di Batam terpisah sehingga tidak efisien baik dari sisi antrian maupun perizinan.

“Mal pelayanan publik untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus izin. Jadi nanti seluruh perizinan ada di satu atap, tidak perlu lagi antri dan pelayanan perizinan akan dilakukan secara online sehingga mengurangi persyaratan," ujarnya.

Pihaknya mengakui hingga saat ini tidak menemui kendala dalam pembangunan mal pelayanan publik. Kendati demikian, adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama menjadi penting agar memberikan kemudahan para pengurus izin, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tag : batam, pelayanan publik, kementerian pan-rb
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top