Dana LMAN untuk Proyek Bendungan

Lembaga Manajemen Aset Negara menganggarkan Rp2,2 triliun tahun ini untuk program pembangunan bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 25 April 2017  |  01:37 WIB
Ilustrasi-Waduk Titab Ularan di Kabupaten Buleleng dilihat dari bawah - Bisnis/Feri K.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara menganggarkan Rp2,2 triliun tahun ini untuk program pembangunan bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan anggaran untuk proyek 24 bendungan yang senilai Rp2,2 triliun termasuk dalam alokasi anggaran Proyek Strategis Negara (PSN) senilai Rp20 triliun tahun ini.

"Kami anggarkan Rp2,2 triliun untuk 24 bendungan tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/4).

Dia menuturkan anggaran pembangunan bendungan LMAN senilai Rp2,2 triliun ini dapat digunakan sebagai dana talangan pembebasan lahan proyek bendungan.

"Ini tidak disebut untuk talangan apa enggak. Ini bisa talangan kalau diusulkan sebagai talangan. Rencananya pembayaran langsung, beberapa proyeknya sudah selesai tetapi dananya belum ready," katanya.

Apabila alokasi dana pembangunan bendungan ini akan digunakan sebagai dana talangan maka dibutuhkan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan untuk meminta izin penggunaan sebagai dana talangan.

Pasalnya penggunaan anggaran bendungan sebagai dana talangan baru pemikiran inisiatif.

"Mereka akan mengeksekusi. Bisa diusulkan sendiri dari Menteri untuk permintaan dana talangannya dan penangihannya langsung ke LMAN," ucap Rahayu.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Imam Santoso menuturkan alokasi anggaran pembangunan bendungan yang berada di LMAN akan digunakan sebagai dana talangan.

Dana talangan untuk lahan bendungan itu akan digunakan pembangunan bendungan yang telah memasuki tahap kontrak.

Hingga saat ini terdapat 30 bendungan yang telah ditandatangani kontraknya dan masuk dalam kontruksi.

"Kami berharap para kontraktor dapat menalangi terlebih dahulu biaya pembebasan lahan pembangunan bendungan yang nanti akan diganti oleh LMAN," tutur Imam.

BUTUH PINJAMAN

Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ni Made Sumiarsih mengungkapkan pembangunan 65 bendungan hingga 2019 membutuhkan dana pinjaman senilai Rp21 triliun

Dari kebutuhan pembiayaan pembangunan bendungan yang senilai Rp79,5 triliun tersebut, Pemerintah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp58,5 triliun.

"Yang dibiayai dari pinjaman untuk bendungan ini mencapai Rp21 triliun," ujarnya.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan sampai 2019. Pinjaman untuk membangun bendungan senilai Rp21 triliun tersebut diharapkan berasal dari China dan Islamic Development Bank.

"Kami tengah berusaha untuk memperoleh pinjaman senilai Rp21 triliun dari China maupun IDB," ucap Sumiarsih.

Tahun ini terdapat 9 bendungan yang akan dibangun dan membutuhkan dana Rp18 triliun. Kementerian PUPR mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk proyek multiyears sembilan bendungan ini.

"Tahun ini, alokasi 9 bendungan itu Rp1,5 triliun. Itu kan proyek multiyears. Total seluruhnya butuh Rp18 triliun," katanya.

Sembilan bendungan ini yakni Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara, Bendungan Komering II di Provinsi Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, Bendungan Pamukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan, Bendungan Baliem di Provinsi Papua, Bendungan Sidan di Provinsi Bali dan Bendungan Temef di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sumiarsih menambahkan kesembilan bendungan itu rencananya akan dilakukan lelang dan penandatangan pada tahun ini.

Sementara itu, Kementerian PUPR tengah mengusulkan pinjaman China senilai Rp4,5 triliun untuk pembangunan empat bendungan baru di luar Pulau Jawa pada 2018 mendatang.

Keempat bendungan itu yaitu Pesolika di Sulawesi Tenggara, Lompatan Harimau di Riau, Jenelata di Sulawesi Selatan, dan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, China memiliki pengalaman yang banyak di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Negeri tirai bambu itu memiliki setidaknya 100 ribu bendungan, di mana salah satunya merupakan bendungan terbesar di dunia yang menghasilkan listrik hingga 22.000 Megawatt.

“Ada empat bendungan yang sudah dimasukkan proposalnya ke China. Bentuk kerja samanya pasti ada loan. Kita akan membahas lebih rinci dengan kementerian bersangkutan di China,” ujarnya.

Tag : bendungan
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top