Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya Dimatangkan

Kementerian Perhubungan berencana melakukan penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) yang terintegrasi dengan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 26 April 2017  |  20:23 WIB
Kapal tunda (tug boat) melintas di Selat Madura, lepas pantai Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/3). - Antara/Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berencana melakukan penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) yang terintegrasi dengan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Pembahasan rencana tersebut dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/4/2017).

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Capt. Hari Setyobudi mengatakan melalui FGD diharapkan pemerintah mendapatkan masukan terhadap rencana penetapan APTS terkait dengan pengelolaan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS).

"Khususnya dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran bagi kapal-kapal yang akan keluar maupun masuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ujar Capt. Hari, seperti siaran resmi yang diterima Bisnis pada Rabu (26/4/2017).

Capt. Hari menjelaskan bahwa APBS masih menjadi satu-satunya akses keluar dan masuk kapal ke Pelabuhan Tanjung Perak.

Tentunya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada lalu lintas kapal di alur tersebut, maka kepentingan perniagaan di Pelabuhan Tanjung Perak secara keseluruhan akan terganggu.

Oleh karena itu, dipandang perlu membuka jalur lalu lintas alternatif menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk mengurai kepadatan lalu lintas kapal di APBS.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) merupakan alur pelayaran yang menghubungkan kapal-kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak dari Laut Utara Jawa.

Sedangkan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) merupakan penghubung pelabuhan-pelabuhan di APBS dengan pelabuhan di Jawa Timur antara lain Pelabuhan Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Kalbut, Branta, Kalianget, dan Banyuwangi serta Pelabuhan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur.

Menurutnya pentingnya penetapan APTS dimaksud dikarenakan lalu lintas kapal yang keluar masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak sudah sangat padat dan dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Pasalnya, tercatat sedikitnya 50 unit kapal per hari yang keluar masuk di kolam Pelabuhan Tanjung Perak melalui Alur Pelayaran Barat Surabaya.

"Artinya, perbulan ada sedikitnya 1.500 unit kapal yang melintas di Alur Pelayaran Barat Surabaya. Betapa riskannya jika terjadi sesuatu yang membahayakan pada Alur Pelayaran Barat Surabaya," ujarnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut baik penyelenggaraan FGD dimaksud untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan stakeholders terkait, sebelum Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ditetapkan olehnya.

Pasalnya, saat ini Kementerian Perhubungan sedang menyusun rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya.

“Yang paling utama adalah harmonisasi dan dukungan dari stakeholders agar nantinya penetapan APTS tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk satu tujuan yaitu peningkatan kapasitas dan keselamatan pelayaran di perairan Timur Surabaya,” kata Menhub Budi.

Forum Group Discussion Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya yang dilakukan dalam waktu setengah hari ini dihadiri oleh 75 orang peserta yang terdiri dari para wakil dari Armada Timur TNI-AL, Lantamal V Surabaya, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), BMKG Maritim Tanjung Perak.

Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendereal Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Adapun sebagai nara sumber pada Forum Group Discussion Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya antara lain adalah Kepala Pushidro-Oseonagrafi TNI-AL, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak serta Kepala Sub Direktorat Alur dan Perlintasan Dit. Kenavigasian.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di tempat terpisah menyebutkan bahwa dirinya mendukung peningkatan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Surabaya melalui pembukaan atau penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya.

“Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar dapat bermanfaat bagi para pengguna jasanya," ujar Tonny.

Menurutnya dengan penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya dimaksud bisa mengurangi kepadatan pada Alur Pelayaran Barat Surabaya sebagai akses keluar-masuk lalu lintas kapal ke Pelabuhan Tanjung Perak.

Selain itu juga mewujudkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan Lalu-Lintas Pelayaran guna mendukung perekonomian di Kawasan Indonesia Bagian Tengah dan Bagian Timur.

Tag : pelayaran
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top