Masalah Bawang Putih, Pemerintah Harus Belajar dari Jagung

Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto mengapresiasi upaya pemerintah menetapkan kewajiban tanam bawang putih bagi importir.
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 18 Mei 2017  |  00:53 WIB
Buruh angkut menggendong bawang putih kemasan karung di Pasar Legi, Solo, Selasa (18/4). - JIBI/Sunaryo Haryo Bayu

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto mengapresiasi upaya pemerintah menetapkan kewajiban tanam bawang putih bagi importir. Namun, pemerintah perlu menghitung secara cermat apakah upaya ini menguntungkan bagi semua pihak, terutama produsen dan konsumen.

Arief justru khawatir biaya produksi bawang putih dalam negeri justru akan lebih mahal dari bawang putih impor. Belum lagi ketersediaan lahan.

Dia mengingatkan jangan sampai terjadi seperti kebijakan swasembada jagung saat ini di mana Kementerian Pertanian menekan importasi jagung dan mendorong produksi jagung dalam negeri.

Hasilnya, jagung produksi dalam negeri justru lebih mahal dari harga jagung dunia. Hal ini menjadi beban bagi para peternak yang memperoleh harga bahan baku lebih mahal dan berimbas pada harga produk di tingkat konsumen yang tinggi.

"Pemerintah ingin swasembada jagung. Tapi di lapangan, harga jagung Rp4.800, lebih tinggi dari harga jagung dunia Rp3.800. Ini artinya industri peternakan mensubsidi petani jagung. Jangan sampai berswasembada, tetapi ada segmen yang dirugikan," katanya dihubungi pada Rabu (17/5/2017).

Menurutnya, tidak semua komiditi harus swasembada. Pemerintah hanya perlu fokus pada komoditi yang memiliki daya saing tinggi yakni dengan menerapkan prinsip agro egological zones. 

Tag : Bawang Putih
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top