Kapasitas Produksi Pertanian Menurun

Ekonom Bustanul Arifin menyebut kapasitas produksi pertanian Indonesia menurun, di bawah Vietnam, Thailand, dan Filipina.
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 22 Mei 2017  |  20:17 WIB
Petani menanam bibit padi - Antara/Feny Selly

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menyebut kapasitas produksi pertanian Indonesia menurun, di bawah Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Hal ini disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi Pertanian (FDEP) tentang Peta Jalan Menuju Kemandirian Pangan di Jakarta pada Senin (22/5/2017).

Hadir pula sebagai pembicara, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori dan Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin.

Dalam paparannya, Bustanul menyampaikan Indonesia masih bergantung pada impor produk pertanian.

Dia menyebut impor beras yang masuk selama pemerintahan Presiden Jokowi sebesar 2,7 juta ton atau senilai Rp15,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah kerap mengklaim produksi beras nasional mengalami surplus, meski harga beras tetap naik.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditi jagung. Pemerintah mengklaim telah surplus jagung, tetapi peternak masih kesulitan memperoleh jagung lokal dan harga yang terlampau tinggi. Begitu pula kedelai yang sebagian besar masih impor dari AS.

Dia mengemukakan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, dengan total anggaran kedaulatan pangan senilai Rp103 triliun, belum membawa hasil.

"Swasembada adalah pra dari kemandirian pangan. China sudah mempraktekkan kemandirian pangan. Indonesia? Drama mulai terjadi ketika secara teori surplus, tetapi harga tetap naik," tuturnya.

Bustanul menilai kapasitas produksi menurun karena peningkatan produksi pangan tidak banyak didorong oleh perubahan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru.

Untuk menghasilkan satu varietas unggul padi perlu waktu 7-10 tahun. Begitu pula, adopsi varietas padi unggul sampai titik tertinggi perlu waktu 10-15 tahun.

Adapun, ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk sangat tinggi. Padahal, ketergantungan yang tinggi akan berdampak buruk pada kualitas tanah dan kemampuan tanah menahan air, yang akhirnya berpengaruh pada produksi tanaman. Fenomena kelelahan lahan mulai serius.

"Ada yang tidak berfungsi di sini, baik penyuluhan, marketing, maupun pendampingan," kata Bustanul.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah alternatif melalui pemanfaataan teknologi baru pupuk biologi untuk pertanian berkelanjutan.

Selain itu, segera mengalihkan subsidi pupuk langsung ke petani. Apalagi, bahwa dana subsidi yang selama ini diberikan ke industri pupuk, tidak sampai ke petani sudah menjadi isu keuangan publik.

"Sepertinya sudah perlu mulai melihat bioteknologi. Dengan meningkatkan alokasi R&D bioteknologi sektor publik dan swasta. Kerja PT SHS dan PT Pertani [BUMN perbenihan] perlu didorong," tambahnya.

Dalam APBN 2017, pemerintah menganggarkan subsidi pupuk sebesar Rp31,2 triliun, naik dari Rp30 triliun pada 2016. Sementara anggaran subsidi benih dialokasikan Rp1,3 triliun.

Tag : pangan, pertanian
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top