Penandatanganan Kontrak Baru Lamban, Investasi Terganggu

Lambannya penandatanganan kontrak kerja sama baru pada wilayah kerja yang habis kontrak bisa mengganggu investasi yang akan berdampak pada kegiatan produksi dan nasib tenaga kerja.
Duwi Setiya Ariyanti | 28 Mei 2017 19:47 WIB
Komplek kilang minyak milik Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Sungai Gerong, Palembang, Sumsel. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Lambannya penandatanganan kontrak kerja sama baru pada wilayah kerja yang habis kontrak bisa mengganggu investasi yang akan berdampak pada kegiatan produksi dan nasib tenaga kerja.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tunggal Tunggal menuturkan penandatanganan kontrak kerja sama baru harus segera dilakukan. Alasannya, kelanjutan kegiatan di wilayah kerja tersebut tak bisa dimulai tanpa kontrak baru. Pasalnya, investasi, kegiatan, transisi dan tenaga kerja baru bisa dimulai setelah kontrak baru diteken.

Pemerintah, katanya, menetapkan batas penandatanganan kontrak baru adalah satu tahun sebelum kontrak lama berakhir. Dia menyebut, bila selisih waktu penandatanganan kontrak baru terlalu dekat, masa transisi akan terganggu dan membawa dampak kepada investasi dan produksi.

Adapun, wilayah kerja tersebut yakni Blok Tuban, Jawa Timur (JOB Pertamina-PetroChina East Java) berakhir kontraknya di 23 Februari 2018; Blok Ogan Komering, Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Talisman) berakhir 28 Februari 2018; kontrak Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur (VICO)berakhir 7 Agustus 2018; dan Blok Southeast Sumatera (SES), Lampung (CNOOC SES Limited) berakhir di 5 September 2018.

Selain itu, kontrak Blok Tengah, Kalimantan Timur (Total E&P Indonesie) berakhir di 4 Oktober 2018; Blok East Kalimantan, Kalimantan Timur (Chevron Indonesia Company) habis kontraknya di 24 Oktober 2018, Blok Attaka, Kalimantan Timur (Chevron) sudah berakhir kontraknya pada 31 Maret 2017 dan Blok North Sumatera Offshore, Aceh (Pertamina) berakhir di 15 Oktober 2018.

"Kalau mundur terus, enggak ada keputusan. Dampaknya ke investasi kalau enggak jelas, siapa yang investasi, supaya enggak ada yang nganggur. Produksi itu fungsi dari investasi kalau dia enggak ngebor memperbaiki sumur, gimana?" ujarnya Jumat, (26/5/2017).

Tunggal mengakui Pertamina mengusulkan penambahan waktu untuk mengkaji kelanjutan pengembangan wilayah kerja yang ditugaskan pada Januari itu. Menurut Tunggal, dari Mei, Pertamina menginginkan agar waktu perhitungan keekonomian lapangan diperpanjang hingga Juni 2017. Pertamina, katanya, akan menyampaikannya kepada Menteri Jonan.

Adapun, perhitungan keekonomian dilakukan karena pengelolaan delapan wilayah kerja yang akan habis kontraknya itu belum memperhitungkan pengubahan kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC) cost recovery menjadi gross split.

Melalui gross split, pemerintah menawarkan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel dengan pembagian pemerintah:kontraktor sebesar 57:43 untuk struktur minyak dan gas 52:48. Kontraktor pun bisa mendapat split lebih besar sesuai dengan tantangan di lapangan.

Selain itu, masih terdapat faktor progresif split berupa harga dan akumulasi produksi yang bisa mengerek split kontraktor. Namun, pada gross split, kontraktor menanggung seluruh risiko termasuk biaya operasi berbeda dengan PSC cost recovery yang mana kontraktor masih mendapat pengembalian biaya operasi.

"Dulu dia (Pertamina) mengusulkan pakai skema cost recovery. Dia mau mengkaji ulang keekonomiannya dengan skema baru," katanya.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam mengatakan pihaknya telah menyampaikan permohonan untuk memperpanjang waktu kajian selama sebulan. Saat ini, dia menyebut masih melakukan evaluasi pengelolaan blok yang ditugaskan menggunakan gross split. Namun, dia belum mau menyebut apakah akan ada blok yang berpeluang dikembalikan kepada pemerintah.

Seluruh kegiatan dan kalkulasi biaya termasuk kebijakan untuk membayar biaya yang belum terdepresiasi (undepreciated cost) pada kontrak baru yang nantinya dikelola Pertamina harus dihitung karena akan mempengaruhi net present value atau perhitungan investasi mengacu pada nilai saat ini. Mengacu pada Permen No.26/2017, kontraktor yang mendapat hak kelola di blok terminasi harus membayar tunai biaya investasi yang dikeluarkan kontraktor eksisting sebelum konrak berakhir.

"Kita sedang lakukan evaluasi dengan seksama, makanya kita minta waktu tambahan 1 bulan untuk itu," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/5/2017).

 

Tag : pertamina
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top