LALU LINTAS PERDAGANGAN: Importasi Baja Dipermudah

JAKARTA Pemerintah mempermudah impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dengan tonase kurang dari satu ton serta mengubah proses pengawasan menjadi di luar kawasan pabean.
M. Nurhadi Pratomo & Rivki Maulana
M. Nurhadi Pratomo & Rivki Maulana - Bisnis.com 14 September 2017  |  13:25 WIB
Pabrik baja di Jiaxing, Provinsi Zhejiang, China

JAKARTA— Pemerintah mempermudah impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dengan tonase kurang dari satu ton serta mengubah proses pengawasan menjadi di luar kawasan pabean.

Ketentuan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 82 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

Dalam rancangan Permendag 63 Tahun 2017 yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap impor komoditas itu dilakukan setelah melalui kawasan pabean dan tidak mewajibkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap pabean.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 12A yang merupakan salah satu poin penambahan dari aturan sebelumnya. Sebelumnya, proses pengawasan dilakukan sebelum barang melintas di kawasan pabean dan mewajibkan LS sebagai dokumen pelengkap.

Aturan pengawasan tertuang dalam Pasal 12B yang menyebutkan bahwa proses pemeriksaan terhadap impor dilakukan di gudang atau tempat penyimpanan sebelum komoditas itu digunakan oleh importir.

Dalam proses pengawasan, importir diwajibkan mengajukan permohonan pemeriksaan secara tertulis terhadap besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang telah diimpor kepada Direktur Impor Kementerian perdagangan.

Sejumlah bukti persyaratan yang wajib dilampirkan antara lain bukti bukti penguasaan gudang atau tempat penyimpanan, persetujuan impor, laporan surveyor, serta surat perintah pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Selain mengubah proses pengawasan, beleid tersebut memberikan kelonggaran bagi importasi produk besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dengan volume impor kurang dari satu ton. Penegasan itu tertuang dalam Pasal 22 Ayat 1e dan Ayat 2b.

Saat dikonfirmasi, Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono mengungkapkan dua hal tersebut memang menjadi inti dari perubahan Permendag 82 Tahun 2017. Aturan itu sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi hambatan terhadap impor yang kini tengah dikerjakan di tingkat lintas kementerian.

“Jadi intinya, pengawasan impor menjadi post border serta kemudahan bagi pelaku usaha. Secara spesifik, untuk importir yang mengimpor di bawah satu ton itu bebas Surat Persetujuan Impor tetapi harus tetap verifikasi,” paparnya kepada Bisnis, Selasa (12/9).

Aturan tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan adanya kemudahan bagi para pelaku usaha. Pemerintah memberikan fleksibilitas khususnya bagi importir dengan volume di bawah satu ton.

Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan telah mendengar kabar bahwa nantinya pemeriksaan bakal diubah menjadi di gudang importir. Namun, dia belum mengetahui lebih lanjut teknis pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

Namun, Hidayat meminta kepada pemerintah tetap menjalankan fungsi kontrol bagi importasi produk baja. Selama ini, pengetatan yang dilakukan menurutnya telah cukup berhasil menjaga industri di dalam negeri.

“Yang saya sudah dengar nanti ada surveyor yang ditunjuk untuk memeriksa gudang-gudang importir,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Gabungan Industri Produk Kawat Baja Indonesia (Gipkabi) Hartarto Ciputra menilai aturan tersebut justru menambah proses birokrasi. Pasalnya, barang yang diimpor nantinya akan menumpuk di gudang karena harus menunggu proses verifikasi sebelum digunakan.

Hartato menjelaskan sebelumnya barang bisa langsung digunakan begitu tiba di gudang importir.

“Kita gudang kan terbatas, barang sekali datang 1.000-2.000 metrik ton (mt) langsung dipilah dan ditaruh sesuai grade masing-masing. Sekarang terpaksa harus cari tempat buat taruh sementara tunggu inspeksi,” jelasnya.

Dia mengusulkan agar permohonan izin pemeriksaan bisa dilakukan secara daring. Dengan demikian, proses pengawasan barang nantinya justru tidak menghambat penggunaan barang yang diimpor.

Beda pula dengan Ikatan Perusahaan Produsen Kapal & Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) yang menilai kemudahan importasi baja justru tidak berdampak signifikan terhadap bisnis galangan. Hal ini disebabkan komponen baja impor hanya mencakup 10%-15% terhadap konstruksi kapal.

Wakil Ketua Umum Iperindo, Yance Gunawan mengatakan plat baja untuk konstruksi kapal saat dipasok dari empat pabrik dalam negeri sedangkan komponen baja yang masih diimpor berupa bulk plate atau siku baja.

“Kalau (siku baja) itu memang belum ada yang produksi di dalam negeri,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/9).

Dia menjelaskan, industri galangan kapal saat ini lebih membutuhkan harmonisasi bea masuk di mana sebagian bea masuk komponen kapal dinilai tidak relevan dan tumpang tindih. Pasalnya, bea masuk menyumbang 10%-15% terhadap struktur biaya konstruksi kapal.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memang tengah merumuskan kebijakan penghapusan bea masuk 115 komponen kapal untuk perusahaan galangan dalam negeri. Insentif ini bakal diberikan jika perusahaan galangan secara bertahap mengalihkan importasi komponen impor ke pemasok lokal.

Enny Santiastuti, Kasubdit Maritim, Ditjen Ilmate Kementerin Perindustrian mengatakan pembebasan bea masuk untuk impor komponen kapal merupakan turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi XV di mana salah satu fokusnya yakni meningkatkan usaha galangan kapal dan pemeliharaan kapal domestik. Dia menyebutkan beleid itu bakal rampung tahun ini.

 

Tag : industri baja
Editor : MediaDigital

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top