PLB Ekspor, Pengusaha Harapkan Sinkronisasi

Perusahaan penyedia fasilitas pusat logistik berikat (PLB) untuk ekspor komoditas mengharapkan sinkronisasi aturan pemerintah agar memudahkan produk untuk ekspor Indonesia.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 14 September 2017  |  20:51 WIB
Ilustrasi kegiatan logistik - Reuters/Jason Lee

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia fasilitas pusat logistik berikat (PLB) untuk ekspor komoditas mengharapkan sinkronisasi aturan pemerintah agar memudahkan produk untuk ekspor Indonesia.

Direktur Utama PT Transcon Indonesia Utami Prasetiawati mengatakan pihaknya sedang bergerak menjadi PLB untuk komoditas Indonesia ke luar negeri sejak 13 Juli 2017. Salah satu komoditas yang sudah dijalankan adalah karet dengan PLB yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara.

“PLB kami bergerak untuk produk komoditas pertanian, tujuannya ekspor agar membantu pasar dan petani dalam negeri, dan saat ini kami sudah membuka gudang itu di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Medan,” ujarbnya kepada Bisnis pada Kamis (14/9/2017).

Dia menjelaskan produksi pangan di Indonesia adalah potensi yang sangat besar dari perekonomian di Indonesia.

Oleh sebab itu, sebagai perusahaan yang lama bergerak di bidang pangan dan pakan ternak, Transcon Indonesia mulai membuka PLB komoditas. Apalagi, lanjutnya, hal ini selaras dengan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.

Namun saat ini Utami mengaku mengalami beberapa kesulitan sebagai PLB ekspor yakni belum ada sinkronisasi aturan antar lembaga di Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Per-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang dan dari Pusat Logistik Berikat dalam rangka Ekspor dan/atau Impor yang terbit pada 13 Juni 2017, pelaku usaha masih kesulitan untuk mendapatkan Certificate Of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA).

Utami bercerita umumnya eksportir pengisi PLB datang dari banyak pengusaha pertanian, namun dari Kementerian Perdagangan selaku pihak yang mengeluarkan COO mewajibkan perusahaan eksportir adalah perusahaan lokal.

Meskipun ada banyak jumlah eksportir pangan lokal, mereka belum mau mencantumkan namanya dalam administrasi COO untuk kemudahan bea masuk ke negeri lain. Hal ini berdampak pada kesulitan PLB untuk mendapatkan COO.

“Sebaiknya ada keselarasan untuk kemudahan ekspor komoditas, karena Indonesia memiliki potensi ekspor yang sangat baik,” paparnya.

PT Transcon Indonesia bekerja sama dengan PT Asia Commodity Marketplace untuk penyediaan digitalisasi hubungan di PLB antara eksportir atau pemilik barang dengan penerima barang di luar negeri.

Presdir PT Asia Commodity Marketplace Arwadi J. Setiabudi mengatakan komoditas dari PLB seperti karet dari Indonesia adalah nomor dua terbesar di dunia setelah China.

“Oleh sebab itu kalau kita tingkatkan pasarnya, pasti Indonesia bisa jadi nomor satu. Produksi karet Indonesia 3 juta ton, China 5 ton. Kami juga menjanjikan adanya efisiensi biaya logistik, karena dengan masuk PLB saja sudah memotong biaya logistik, dan Indonesia bisa jadi hub,” ungkapnya.

Guna menggaet lebih banyak customer, PT Asia Commodity Marketplace bekerja sama dengan PT Straits Financial Indonesia.

Direktur PT Straits Financial Indonesia Kartika Eka S. mengatakan pihaknya menjaring banyak relasi dengan perusahaan asing. Hal ini akan mempermudah pihak PLB mendapatkan pembeli barang.

Sebagai informasi, selain PT Transcon Indonesia, anak usaha PT Bursa Komoditi Dan Derivative Indonesia (ICDX), yaitu PT ICDX Logistik Berikat (ILB) juga mengoperasikan PLB dengan tujuan ekspor timah.

ICDX sendiri sudah mulai beroperasi sejak Agustus 2017 lalu. ILB akan membuat timah bisa disimpan sampai 3 tahun. Namun sampai saat ini, ILB masih menggunakan cara manual sambil menunggu sistem online dari Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Tag : logistik
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top