Mentan Ingin SNI Beras Berlaku Wajib

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginginkan agar Standar Nasional Indonesia Beras dapat berlaku wajib. Hal ini menyusul telah diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian No 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 15 September 2017  |  14:04 WIB
Pekerja mengemas beras di gudang Bulog Serang, Banten, Senin (11/9). - ANTARA/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginginkan agar Standar Nasional Indonesia Beras dapat berlaku wajib. Hal ini menyusul telah diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian No 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Dalam sosialisasi Permendag No 57/2017 dan Permentan No 31/2017, serta rapat kerja Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 di Bogor, Kamis (14/9/2017), Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menyampaikan, bahwa Kementerian Pertanian masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai yakni revisi SNI 6128:2015.

Selain itu, pemberlakuan yang sebelumnya masih sukarela, akan diberlakukan wajib.

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pertanian No 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras menyebut, kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional Kukuh S Achmad menyampaikan, pemberlakuan SNI secara wajib diatur melalui peraturan menteri.

Pasal 4 UU No 20/2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian menyebutkan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang
menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Dengan pemberlakuan SNI secara wajib, maka akan ada sanksi bagi yang melanggar.

"Dalam kaitannya dengan beras, maka yang berwenang Kementerian Pertanian," kata Kukuh dalam kegiatan yang sama.

Analisis Dampak Regulasi

Kukuh berpendapat, Kementerian Pertanian perlu membuat analisis dampak regulasi sebelum memberlakukan SNI beras secara wajib bagi produk beras medium dan premium. Ini termasuk memastikan kapasitas lembaga penilai.

Saat ini Indonesia baru memiliki 7 laboratorium penilai diantaranya, Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) (Ciracas, Jakarta), PT Sucofindo (Jakarta), Balai Penelitian Tanaman Padi (Sukamandi), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) (Jember), BPSMB (Medan), BPSMB (Surakarta), BPSMB (Kalimantan Selatan).

Jika SNI Beras berlaku wajib maka jumlah laboratorium sebaiknya menyesuaikan dengan volume beras yang harus diawasi. Secara ideal, laboratorium ada di setiap provinsi.

Kukuh mengatakan, belajar dari implementasi 205 SNI wajib dari berbagai kementerian, tidak seluruhnya berjalan dengan baik.

Dia mencontohkan, pemberlakuan SNI tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib, justru menghambat pemasukan tepung terigu. "Importir banyak teriak produknya tidak bisa masuk karena antre untuk diuji," imbuhnya.

"Jangan sampai ketika SNI beras diwajibkan, yang dapat memenuhi justru beras impor. Sementara, industri maupun produsen dalam negeri tidak mampu memenuhi," lanjut Kukuh.

Sekertaris Badan Ketahanan Pangan Mulyadi Hendiawan menyampaikan, hal ini menjadi masukan bagi Kementerian Pertanian dan segera membahasnya.

 

Tag : produksi beras
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top