Kereta Circular Line, Kemenhub Cari Skema Pembiayaan

Kementerian Perhubungan mencari skema pembiayaan pembangunan proyek prasarana jalur kereta lingkar (circular line) Jabodetabek.
Yudi Supriyanto | 18 September 2017 22:01 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - Antara/Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencari skema pembiayaan pembangunan proyek prasarana jalur kereta lingkar (circular line) Jabodetabek.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mengatakan terdapat rencana untuk melibatkan Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan kereta circular line Jabodetabek.

Kebutuhan pembiayaan proyek circular line Jabodetabek diperkirakan berada pada kisaran Rp9 triliun-Rp11 triliun.

“Pak Menteri [Perhubungan Budi Karya Sumadi] minta [dicari solusi] strategi pembiayaannya, masih belum diputuskan, karena [Pemprov] DKI Jakarta ada rencana sharing. Kalau Pemprov DKI Jakarta sharing, Pemprov DKI Jakarta dapat apa,” kata Bambang.

Dia menjelaskan pihaknya mencari strategi pembiayaan jalur kereta api lingkar Jabodetabek karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.

Kemenhub menginginkan pembangunan prasarana tersebut tidak menggunakan APBN, tapi menggunakan pembiayaan dari swasta atau anggaran Pemprov DKI Jakarta sebagai alternatif sumber dana lainnya.

Oleh karena itu, nantinya PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ditugaskan sebagai penyelenggara prasarana jalur lingkar Jabodetabek bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta atau strategic partner lainnya.

Adapun mengenai komposisi antara PT KAI dengan Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, belum ada keputusan mengingat saat ini tengah dilakukan perhitungan.

Sebelumnya, dia mengungkapkan terdapat ide awal komposisi sebesar 70% menggunakan APBN dengan skema availability payment dan 30% Pemprov DKI Jakarta.

Dengan komposisi itu, Pemprov DKI meminta lahan di bawah jalur lingkar Jabodetabek sebagai ruang hijau.

Permintaan Pemprov DKI menjadikan ruang di bawah jalur kereta lingkar Jabodetabek sebagai ruang hijau, ungkapnya, tidak bisa dikabulkan karena jalur yang ada di bawah jalur circular line tetap dioperasikan untuk kereta barang.

“Iya mencicil APBN [Dengan availibility payment]. Cuma nanti kita lihat, Pak Menteri Perhubungan [Budi Karya Sumadi] setuju atau tidak, karena kan itu APBN juga, cuma dicicil,” kata Bambang.

Dia menjelaskan PT KAI kemungkinan tidak ikut serta dalam membiayai proyek tersebut mengingat penugasan yang diberikan seperti LRT Jabodebek sudah cukup memberatkan BUMN itu.

Meskipun begitu, Bambang menginginkan tidak ada perubahan peraturan presiden terkait proyek circular line karena PT KAI tidak ikut serta dalam pembiayaan.

PT KAI, lanjutnya, bisa bertindak sebagai executive agency dalam proyek pembangunan circular line Jabodetabek.

Adapun mengenai kemungkinan melibatkan swasta, dia menuturkan langkah tersebut tidak mudah mengingat harus ada kompensasi yang diberikan agar swasta tertarik untuk ikut serta dalam proyek itu.

BPTJ, ungkapnya, menargetkan sudah ada solusi pembiayaan proyek jalur kereta api lingkar Jabodetabek pada tahun ini mengingat proyek tersebut sudah ada cukup lama.

“Kita ingin meningkatkan KRL Commuter Line, headway ingin kita pendekkan. Sekarang tidak bisa [memperpendek headway] kalau masih ada pelintasan sebidang,” ungkapnya.

Tag : kereta api
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top