Sampang Tagih Saham Partisipasi 10% dari Lapangan BD Madura

Bupati Sampang Fadillah Budiono menagih saham partisipasi (participating interest/PI) proyek Lapangan BD Madura yang sudah menghasilkan produksi gas pertamanya.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 22 September 2017  |  17:01 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Bupati Sampang Fadillah Budiono menagih saham partisipasi (participating interest/PI) proyek Lapangan BD Madura yang sudah menghasilkan produksi gas pertamanya.

Menurutnya, beroperasinya lapangan gas yang dioperatori Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Jangan sampai, katanya, masyarakat di sekitar lokasi proyek hanya bisa melihat wujudnya secara fisik saja.

Oleh karena itu dia berharap agar PI10% dari proyek tersebut bisa ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Sampang sehingga bisa memperkuat struktur keuangan.

Diatur dalam Peraturan Menteri No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran participating interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Migas Bumi, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (Plan of Development/PoD I) akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.

BUMD yang berhak mendapat tawaran harus dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah, statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI untuk satu wilayah kerja.

Kontraktor pemilik saham partisipasi dominan menanggung terlebih dahulu nilai saham partisipasi milik BUMD. Dengan demikian, BUMD bisa menyicil tanpa bunga nilai kepemilikan PI dan tetap mendapat penghasilan setiap bulan.

“Barangkali aturan Participating Interest (PI) bisa membantu dan memperkuat struktur keuangan Pemerintah Daerah. Intinya, HCML mesti memberikan manfaat kepada rakyat Sampang. Jadi, bisa menikmati, tidak melihat saja," ujarnya dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jumat (22/9/2017).

Hal itu disampaikan Fadillah dalam acara peresmian produksi pertama Lapangan BD Madura.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan khusus lapangan migas di lepas pantai atau offshore, kepemilikan PI 10% diatur oleh Pemerintah Pusat apabila lapangan migas berada lebih dari 12 mil.

Sebaliknya, jika kurang dari 12 mil, Pemerintah Pusat akan melimpahkan wewenang kepemilikan PI 10% kepada Pemerintah Provinsi.

"Sebelumnya PI itu harus dibayar oleh Pemerintah Daerah. Ini kita ubah dengan yang baru. Pemerintah Daerah tidak membayar secara langsung tapi lewat deviden yang diterima 10% dibayarkan kembali utangnya kepada operator," jelas Arcandra.

Adapun, Lapangan BD Madura merupakan bagian dari Wilayah Kerja (WK) Madura Strait, yang berada 65 kilometer sebelah timur Surabaya dan 16 kilometer sebelah selatan Pulau Madura. Produksi gas pertama dari Lapangan BD Madura dimulai sejak Juli 2017 yang direncanakan mengalir selama 13 tahun dengan masa produksi puncak atau plateau selama 12 tahun.

Volume produksi gas dari lapangan yang ditemukan sejak 1997 itu sebesar 100 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) dan kondensat sebanyak 7.000 barel kondensat per hari. Sementara itu, cadangan gas sebesar 442 miliar kaki kubik (BSCF).

Produksi gas berasal dari empat sumur dengan kedalaman air 50 meter dan disalurkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas pemrosesan, penyimpanan, bongkar-muat terapung (floating production storage offloading/FPSO).

Tag : sampang, Lapangan Gas
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top