BP Minta Jalur Khusus Pengurusan Izin

BP, perusahaan minyak dan gas bumi asal Inggris yang memiliki operasi di Indonesia, meminta agar pemerintah menerapkan jalur khusus pengurusan izin sektor hulu migas.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 28 September 2017  |  14:12 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - BP, perusahaan minyak dan gas bumi asal Inggris yang memiliki operasi di Indonesia, meminta agar pemerintah menerapkan jalur khusus pengurusan izin sektor hulu migas.

Dalam sesi diskusi di acara Pertambangan dan Expo, Rabu (27/9/2017), Vice President Sales and Commercial BP Indonesia Budi Aguswidjaja mengatakan perusahaan migas berinvestasi dengan skema kontrak kerja sama. Melalui skema ini, katanya, seharusnya pengurusan perizinan bisa mendapat perlakuan khusus dengan pemrosesan yang lebih cepat karena perusahaan berkontrak dengan negara.

Sektor hulu migas, pertambangan juga pengembangan panas bumi memiliki kemiripan karena sebelum memulai kegiatan perusahaan dan pemerintah harus menyepakati ketentuan yang diikat dalam kontrak kerja sama. Pemerintah mendapatkan porsi dari hasil kegiatan yang dilakukan perusahaan selain dari pajak.

Adapun, keistimewaan yang dimaksud Budi bukan berarti pelaku usaha hulu migas bisa melakukan kegiatan tanpa izin, melainkan ada upaya percepatan segala proses perizinan. Pasalnya, dengan skema tersebut pemerintah sebagai pihak yang berkontrak dengan perusahaan turut menanggung risiko sehingga proses-proses yang menghambat kegiatan sebenarnya mengurangi keuntungan negara.

Menurutnya, sektor lainnya yang kerap kali beririsan dengan kegiatan usaha hulu tak melihat industri hulu migas sebagai industri yang berkontrak dengan pemerintah. Dengan demikian, proses perizinan, tutur Budi, seperti di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga Kementerian Perhubungan khususnya laut tak secepat yang bisa dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Seharusnya mereka tahu kalau berkontrak dengan negara perlakuannya dibedakan. Bukan berarti kami berhak melakukan tanpa izin tetapi mohon kami diberikan percepatan, mendapat perlakuan khusus," ujarnya.

Selain tentang perlakuan pemrosesan perizinan, Budi pun mengkritisi soal kebijakan harga gas untuk ketenagalistrikan. Dia menilai kebijakan dalam Peraturan Menteri No.45/2017 kurang mendukung produsen gas dalam negeri.

Alasannya, terdapat poin dalam beleid yang menyebut bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun pengembang listrik swasta bisa mengimpor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) bila harganya lebih rendah dari LNG dalam negeri.

Dia menyebut seharusnya harga yang harus dibayar untuk gas dalam negeri lebih diutamakan daripada sekadar menghitung mana yang lebih murah dibanding impor. Pasalnya, bila harus mengimpor LNG, pemerintah sebagai pihak yang berkontrak dengan perusahaan migas kehilangan pendapatan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berikut efek gulir dari kegiatan usaha hulu migas.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pemerintah memiliki porsi yang dominan dalam kontrak kerja sama. Seperti diketahui, pada kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) eksisting untuk pengelolaan gas pemerintah mendapatkan porsi 70% dan minyak dengan porsi 85%.

Daripada membuat opsi impor dengan pendekatan seperti itu, Budi menganggap lebih baik pemerintah berupaya mempertahankan kegiatan hulu migas dalam negeri.

Adapun, BP merupakan salah satu kontraktor dengan produksi gas 1.168 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) atau 16% dari total produksi gas nasional sebesar 7.512 MMscfd. Produksi berasal dari tiga wilayah kerja yakni Berau, Wiriagar dan Muturi di Papua yang kini sedang dibangun kilang LNG Tangguh Train-3.

"Kalau impor, hilang bagian negara, tidak ada multiplier effect," katanya.

Tag : migas
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top