Pengembang Diimbau Berkontribusi dalam Transportasi Massal

Kalangan pengembang diimbau untuk berkontribusi dalam pembangunan transportasi massal karena terbatasnya anggaran pemerintah.
Zufrizal
Zufrizal - Bisnis.com 15 Desember 2017  |  18:31 WIB
Foto aerial proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta, Minggu (19/11). - JIBI/Nurul Hidayat

JAKARTA — Kalangan pengembang diimbau untuk berkontribusi dalam pembangunan transportasi massal karena terbatasnya anggaran pemerintah.

Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soedjono mengatakan bahwa dari target pembiayaan transportasi massal sebesar 30%—40% oleh pemerintah, realisasinya dalam 3 tahun terakhir belum 20%.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur berupa transportasi massal sangat mahal. Di sisi lain, keberadaan transportasi massal seperti kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) menguntungkan bagi pengembang kawasan dalam memasarkan produknya.

Oleh sebab itu, kata anggota DPR dari Fraksi PDIP-P itu, semestinya pembangunan transportasi massal tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pengembang kawasan.

“Saya tidak menyebutkan kawasan itu di mana, tentunya [pengembang] kawasan-kawasan tersebut berkontribusi karena ini [pembangunan transportasi massal] mahal,” ujar Nusyirwan dalam perbincangan di Metro TV bertema Mega Proyek Terbatas Dana bersama Menteri Perhubungan Budi Karya dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, Selasa (12/12) malam.

Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa saat ini ada pengembang yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan jaringan transportasi massal.

Untuk itu, katanya, dalam beberapa waktu ke depan akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh instansinya dengan pengembang terkait. “Saya pikir itu salah satu kesertaan masyarakat yang baik sekali.”

Budi Karya menuturkan bahwa LRT menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di Jabodebek karena bisa mengangkut sebanyak 430 juta penumpang per tahun.

"Ke depan pilihan Jakarta untuk mengatasi kemacetan adalah dengan menggunakan transportasi massal. Dan pemerintah harus konsisten dalam melakukan pembangunan angkutan massal secara bertahap sehingga pada tahun 2025 diharapkan sudah bisa tercapai prasarana massal yang lengkap," kata Menhub.

Sementara itu, Danang Parikesit mengemukakan bahwa pemerintah harus mengambil pelajaran dari kegagalan LRT di Bangkok dan Kuala Lumpur dalam memaksimalkan koneksi antara stasiun dengan gedung-gedung yang ada di sekitarnya sehingga tingkat keterisian moda transportasi tersebut tidak mencapai target.

Nusyirwan menambahkan bahwa konektivitas menjadi hal yang utama yang harus disediakan. Saat ini, bukan lagi waktunya untuk bereksperimen dengan masalah pembiayaan. Akan tetapi, harus konsentrasi pada persiapan operasi LRT.

"Kemudahan-kemudahan untuk mencapai LRT harus diperhatikan agar bisa memberikan kemudahan masyarakat," tuturnya.

Tag : pt kai, adhi karya, lrt jabodebek
Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top