Pemerintah Sediakan Rp17,68 Miliar untuk Pembangkit Mangkrak

Pemerintah menganggarkan Rp17,68 miliar dalam APBN 2018 untuk perbaikan 55 unit pembangkit energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan.
Gemal AN Panggabean
Gemal AN Panggabean - Bisnis.com 18 Desember 2017  |  21:53 WIB
Petugas melakukan pengecekan instalasi sumur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) unit Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (24/7). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menganggarkan Rp17,68 miliar dalam APBN 2018 untuk perbaikan 55 unit pembangkit energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan.

Pembangkit yang rusak tersebut merupakan aset dan tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembangkit itu merupakan panel surya, PLTMH dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Adapun dari tahun 2011 sampai tahun ini, pemerintah telah membangun 686 unit pembangkit energi baru terbarukan yang tidak terkoneksi dengan PT PLN (Persero). Pembangkit ini dibangun di daerah-daerah yang sulit mendapatkan listrik.

Data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, pembangkit yang rusak mencapai 68 unit dengan nilai aset Rp305,1 miliar, dimana 55 unit atau senilai Rp261,21 miliar mengalami rusak ringan. Sedangkan 13 unit atau senilai Rp43,58 miliar mengalami rusak berat.

Proyek-proyek tersebut mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini menyusul pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pekan lalu, dari hasil audit sepanjang tahun ini. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, perbaikan tersebut akan dilakukan oleh perusahaan pihak ketiga melalui proses lelang.

“Tahun depan akan kita anggarkan Rp17,68 miliar melalui APBN. Nanti, akan dilelang kepada perusahaan yang mau memperbaikinya. Kita tak hanya sekadar mendata dan menginventarisir,” katanya kepada wartawan, Senin (18/12).

Dia mengungkapkan, tahun ini sudah dianggarkan Rp8 miliar untuk memperbaiki kerusakan. Hanya saja, tidak ada perusahaan yang mau ikut lelang untuk memperbaiki pembangkit listik energi terbarukan itu.

“Makanya, anggarannya akan kita tambah pada tahun depan.”

Rida mengatakan, pihaknya juga akan melakukan swakelola kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), jika tahun depan tidak ada perusahaan yang mau memperbaiki aset negara itu.

Setelah dilakukan perbaikan, selanjutnya, aset tersebut akan diserahkan kepemilikannya ke pemerintah daerah setempat dan bisa digunakan kembali. "55 pembangkit ini sebanrnya bisa beroperasi. Tapi, tidak optimal, hanya 20%-30%."

Tag : energi baru terbarukan
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top