Asosiasi Baja Sambut Baik Rencana Insentif Fiskal untuk Industri Hijau

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro menanggapi positif rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal bagi industri hijau.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 21 Desember 2017  |  20:55 WIB
Industri baja - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA—Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro menanggapi positif rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal bagi industri hijau.

Kebijakan ini dipandang sangat baik dan selaras dengan keinginan asosiasi. Menurutnya, industri baja dengan teknologi usang sebaiknya harus dihentikan secara bertahap.

"Salah satunya teknologi induction furnace yang sudah diamanatkan dalam forum Global Forum on Steel Excess Capacity dan OECD untuk tidak digunakan lagi," katanya.

Investasi baru di industri baja nasional, lanjutnya, diharapkan setidaknya menggunakan teknologi blast furnace. Selain masalah lingkungan dan boros energi, teknologi usang tersebut berpotensi menghasilkan produk yang berkualitas rendah dan tidak sesuai SNI.

"Dengan program pemerintah tersebut memang diharapkan teknologi yang sudah obsolete dan terlanjur ada di Indonesia secara bertahap didorong untuk diganti," ujar Hidayat.

Pemerintah berencana memberikan insentif fiskal bagi industri hijau, termasuk ke pabrikan berskala kecil dan menengah.

Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar menyatakan pembentukan insentif tersebut berupa skema pengenaan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk penggantian peralatan mesin industri. Industri hijau adalah pabrikan yang berkomitmen mengurangi emisi karbon dan hemat energi.

“Industri hijau sedang dipersiapkan untuk mendapat insentif PPNDTP untuk penggantian mesin. Fokus utamanya terutama untuk beberapa industri yang lahap energi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/12).

Kajian Kementerian Perindustrian menyimpulkan sudah terdapat beberapa industri yang mampu menerapkan standar industri hijau, seperti misalnya industri semen, pupuk, baja, keramik, pulp dan kertas, gula, dan tekstil.

Sebanyak 34 pabrikan yang beroperasi sesuai standar industri hijau mampu menghemat penggunaan energi senilai Rp2,8 triliun per tahun dan penghematan konsumsi air senilai Rp 96 miliar per tahun.

Penyiapan insentif tersebut sekaligus dapat mempermudah pemerintah mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara menyatakan insentif tersebut sudah diselipkan dalam draf peraturan pemerintah.

“Peraturan pemerintah itu menyertakan insentif yang bisa diberikan untuk industri hijau dan termasuk IKM. Draf PP tersebut masih disempurnakan supaya bisa segera diimplementasikan,” ujarnya.

Fasilitas yang diberikan kepada industri hijau bukan terbatas pada insentif fiskal, tetapi termasuk insentif nonfiskal berupa bantuan instalasi manajemen penanganan limbah industri dan penyaluran kredit lunak.

“Perbankan dapat melihat ada tidaknya sertifikasi industri hijau sebagai rujukan dalam penyaluran kredit. Konsep tersebut sudah kami sampaikan kepada OJK dan Bank Indonesia,” ujarnya.

Tag : industri
Editor : Ratna Ariyanti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top