Proyek SKPT: Alokasi Anggaran Terus Berkurang

Alokasi anggaran pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu menurun dari tahun ke tahun, padahal program belum menunjukkan kemajuan signifikan di lapangan.
Sri Mas Sari | 20 Februari 2018 20:56 WIB
Pekerja memilah ikan untuk dipasarkan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa (30/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menargetkan produksi ikan pada tahun 2018 sebanyak 9,45 juta ton atau setara dengan Rp209,8 triliun dengan cara mendorong keterlibatan BUMN pada sektor perikanan dan memperbaiki sistem pencatatan di seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Alokasi anggaran pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu menurun dari tahun ke tahun, padahal program belum menunjukkan kemajuan signifikan di lapangan.

Menurut pantauan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia di lapangan, pembangunan belum menunjukkan hasil optimal di sejumlah lokasi, misalnya di Saumlaki dan Mimika. Kelambanan itu ditunjukkan oleh keterlambatan pengadaan barang dan jasa kegiatan SKPT, baik untuk infrastruktur unit pengolahan ikan (UPI), pelabuhan perikanan, maupun pengadaan bantuan kapal ikan bagi koperasi dan kelompok nelayan.

“Sampai memasuki bulan Februari 2018, belum ada tanda-tanda lelang pembangunan SKPT yang dilakukan oleh KKP. Hal ini akan mengulang kejadian tahun lalu yang pengadaan kapal dan pembangunan lainnya dikebut pada akhir tahun,“ kata Koordinator Nasional DFW Indonesia M. Abdi Suhufan, Selasa (20/2/2018).

Di sisi lain, anggaran SKPT tahun ini hanya Rp275,7 miliar. Angka itu menurun dari pagu Rp771,8 miliar pada awal 2017 yang kemudian dipotong menjadi Rp 657,8 miliar pada akhir 2017.

Bersamaan dengan penurunan pagu anggaran, KKP menambah 1 lokasi tahun ini sehingga total SKPT menjadi 13 lokasi, yakni Natuna, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Merauke, Saumlaki, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, dan Moa.

Dengan situasi ini, tutur Abdi, sulit mengharapkan operasionalisasi dan dampak SKPT seperti tujuan awal, yakni memicu produksi perikanan di wilayah pinggiran, melakukan ekspor langsung, dan menumbuhkan ekonomi di lokasi melalui kegiatan perikanan.

Peneliti DFW Indonesia, Subhan Usman, mengingatkan KKP untuk tidak melupakan intervensi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan di lokasi SKPT dan konektivitas antarrantai kegiatan melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Bagaimanapun, lanjutnya, proses transisi dan perubahan orientasi tangkap nelayan dari tradisional menjadi modern membutuhkan pendampingan karena terkait dengan alih teknologi, dukungan permodalan, dan keterampilan.

“Proses naik kelas nelayan lokal yang selama ini hanya menyuplai pasar-pasar lokal akan bergeser dengan terbangunnya UPI di lokasi SKPT. UPI akan menyerap hasil tangkapan nelayan,” kata Subhan.

Sementara itu, saat dihubungi, Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto mengatakan anggaran dikurangi karena sebagian proyek sudah jadi.

Namun, dia belum dapat menjabarkan SKPT mana saja yg menunjukkan perkembangan signifikan.

Tag : perikanan
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top