Pemerintah Buat Program Terpadu Dorong Daya Saing UMKM

Pemerintah sepakat membuat satu program terpadu antar Kementerian/Lembaga untuk mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar modern.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 27 Februari 2018  |  08:03 WIB
Pekerja melakukan proses pembuatan tahu di Jakarta, Senin (8/1). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sepakat membuat satu program terpadu antar Kementerian/Lembaga untuk mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar modern.

Program tersebut berkaitan dengan penjaminan kualitas produk, pemasaran, hingga kemudahan dalam proses perizinan. Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan program tersebut akan sangat menguntungkan desa mengingat mayoritas produk UMKM berasal dari desa. Kolaborasi yang terjadi diharapkan dapat membantu UMKM masuk ke pasar yang lebih luas.

“Kita tahu di desa banyak sekali UMKM yang memproduksi makanan, jamu, dan lain-lain. Mereka juga perlu dibantu agar makanan yang diproduksi benar-benar aman, proses pengurusannya [izin] juga perlu cepat, sehingga mereka bisa memasarkan produk ke outlet-outlet yang lebih banyak,” ujarnya usai rapat antara delapan K/L tersebut di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (26/2/2018).

Eko melanjutkan kolaborasi itu tidak hanya ditujukan untuk membantu UMKM desa mendapatkan pasar yang tepat, tapi juga untuk menjaga reputasi produk dengan adanya penjaminan mutu dan kualitas produk dari BPOM. Pendampingan pembuatan yoghurt oleh Kementerian Perindustrian di Trenggalek misalnya, juga membutuhkan pendampingan BPOM untuk menjamin kualitas produk.

“Jadi, dengan adanya kesepakatan ini BPOM juga akan memastikan bahwa proses produksinya benar, ada izin-izinnya, sehingga yoghurt tersebut juga bisa dipasarkan di pasar-pasar modern,” tambahnya.

Eko juga berencana melibatkan seluruh pendamping desa dan forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dalam proses sosialisasi serta pendampingan program tersebut. Kementerian Desa memiliki 39.000 pendamping desa yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi.

 

Selain itu, ada pula forum Pertides yang setiap tahun menurunkan ribuan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa.

Terkait hal tersebut, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyatakan UMKM yang akan menjadi fokus dalam program tersebut berkaitan dengan produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Menurutnya, kedelapan K/L itu akan membangun satu strategi besar agar UMKM mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri, dengan tetap menjamin aspek keamanan dan mutu.

“Nanti kami akan pilih beberapa produk unggulan dulu, yang nanti akan berkembang tentunya. Ada penyesuaian dengan sumber bahan bakunya di Kementerian Pertanian, KKP, kemudian pemasarannya di Kementerian Perdagangan, kemudian kemasannya dan sebagainya sesuai dengan tupoksi dari K/L," papar Eko.

Tag : umkm
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top