Awasi Penggunaan Komponen Lokal, Begini Kata Menperin Airlangga

Pembentukan tim pengawas implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan sinkronisasi peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan industri diharapkan dapat memastikan pertumbuhan industri nasional.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 28 Februari 2018  |  16:50 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) menyerahkan secara simbolis cangkul kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah serta sejumlah petani dalam acara sosialisasi pemenuhan kebutuhan bahan baku dan alat perkakas pertanian dalam negeri di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/4). - Antara/Umarul Faruq

Bisnis.com, JAKARTA—Pembentukan tim pengawas implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan sinkronisasi peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan industri diharapkan dapat memastikan pertumbuhan industri nasional. 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan optimalisasi TKDN adalah upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar dari produk-produk internasional. Konsumsi pasar domestik juga harus berimplikasi meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. 

"[Kewajiban] konten lokal yang paling penting adalah untuk menghidupi banyak orang [karena industri dalam negeri tumbuh]," kata Airlangga di sela-sela peresmian pabrik fiber optik di Karawang, Rabu (28/2/2018). 

Dia mengatakan perekonomian Indonesia telah memiliki kapitalitasi sebesar US$1 triliun dan menempatkan negara ini sebagai negara dengan produk domestik bruto ke-16 di dunia. Bahkan estimasi PwC, ekonomi Indonesia akan berada pada peringkat enam dunia dalam beberapa tahun mendatang.   

Meski akan membentuk tim pengawas penggunaan TKDN, Airlangga memastikan industri tidak akan dikenai sanksi jika belum memenuhi. Tim akan berfungsi untuk mengarahkan agar target dapat tercapai. 

"Terutama untuk proyek-proyek pemerintah, proyek strategis nasional," katanya.

Pemerintah menargetkan sinkronisasi beleid tentang dapat rampung awal bulan depan. Dengan pengawasan ini maka pemerintah ingin memastikan industri kecil dan menengah, industri hijau hingga industri baja serta industri strategis terlindungi karena produknya dapat terserap pasar. 

Pembentukan tim pengawas penggunaan TKDN ini akan melibatkan sejumlah kementerian. Selain Kementerian Perindustrian, juga akan ada perwakilan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman serta lembaga terkait lainnya. 

"Dengan [dibentuknya] tim TKDN, implementasi dari pembelian pemerintah, implementasi dari proyek strategis nasional dapat mengutamakan produksi dalam negeri. Diharapkan utilisasi industri bisa meningkat," katanya. 

Tag : industri
Editor : Ratna Ariyanti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top