Apiki: Hidupkan Pola Lama Pengangkutan Ikan

Apiki mengusulkan agar pola operasional armada pengangkutan ikan nasional dihidupkan lagi untuk memecahkan masalah bahan baku industri pengalengan ikan yang kian parah.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 28 Februari 2018  |  02:06 WIB
Ilustrasi kapal nelayan - Antara/Izaac Mulyawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia mengusulkan agar pola operasional armada pengangkutan ikan nasional dihidupkan lagi untuk memecahkan masalah bahan baku industri pengalengan ikan yang kian parah.

Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki pola operasional pengangkutan ikan yang baik pada masa lalu. Pola itu menggunakan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia tanpa pembatasan ukuran dan alih muatan ikan di tengah laut (transshipment) domestik.

Dia menyarankan agar ukuran kapal pengangkut ikan tak lagi dibatasi maksimum 150 gros ton. Perubahan ketentuan akan menghidupkan kembali armada pengangkutan ikan nasional yang sesungguhnya lebih memadai pada masa lalu.

Ady menyebutkan, sebelum pembatasan ukuran berlaku mulai Januari 2016, kapal pengangkut ikan hingga 300 GT bebas mengangkut ikan dari berbagai area penangkapan ikan (fishing ground) ke pusat-pusat pengolahan. Kapal-kapal itu sebagian besar dioperasikan oleh swasta nasional.

Namun sejak Surat Edaran No D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diteken Dirjen Perikanan Tangkap saat itu Narmoko Prasmadji, pemerintah tak lagi memberikan perpanjangan izin kepada kapal pengangkut ikan berukuran di atas 150 GT.

Selain itu, transshipment yang lazim di dunia sebagai metode bisnis penangkapan ikan paling efisien hendaknya tidak dilarang, selama mengikuti regulasi dan dilaporkan. Pemerintah juga berhak menempatkan pengawas di atas kapal sehingga aktivitas alih muat tercatat dan terawasi dengan baik.

"KKP sebenarnya bisa menyelesaikan sendiri masalah logistik ikan ini kalau kapal pengangkut Indonesia bisa ditata dengan baik operasionalnya untuk mendukung supply chain. Kapal angkut ikan ini izinnya KKP yang keluarkan, mau sebesar apapun. Kenapa kita ribut soal kekuasaan di lembaga lain?" kata Ady.

Menurut dia, jika pola operasional itu dibangkitkan kembali, KKP tak perlu bergantung pada program tol laut atau membahas berkali-kali cara menurunkan tarif angkut ikan menggunakan kontainer berpendingin (reefer container) dari wilayah timur ke barat.

Ady menyebutkan setidaknya lima manfaat yang dapat dipetik jika pola pengangkutan ikan yang dulu ada lama dikembalikan.

Pertama, persoalan ketersediaan bahan baku dan mutu dapat diselesaikan. Pola kemitraan dengan nelayan setempat pun berjalan. Pasalnya, pengurusan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) mempersyaratkan keterangan kepala dinas perikanan setempat, di mana kapal pengangkut beroperasi. Surat itu menerangkan pula daftar nelayan yang bermitra dengan pemilik kapal angkut bermitra.

Kedua, kapal pengangkut yang sudah menampung ikan dari nelayan mitra akan kembali ke pangkalan atau menurunkannya di kantong-kantong industri. Kapal itu membayar retribusi kepada pemerintah daerah yang menjadi lokasi penangkapan.

Ketiga, konsep transshipment akan menjaga kualitas ikan saat didaratkan sehingga memenuhi kualifikasi industri dan ekspor.

Keempat, transshipment juga memenuhi persyaratan pasar yang membutuhkan ketertelusuran (traceability). Dengan demikian, pasar Eropa tidak perlu lagi mencemaskan asal-muasal ikan yang ditangkap menggunakan kapal kecil karena telah didaftar dan dicatat oleh pengawas pelabuhan.

Kelima, transshipment dengan kemitraan nelayan akan menghemat konsumsi BBM. Dia memberi gambaran, jika 5 kapal penangkap ikan beroperasi tanpa transshipment dengan waktu melaut satu pekan, maka total akan ada 40 perjalanan pulang dan pergi dalam sebulan. Jika transshipment dilakukan, maka total hanya akan ada 10 perjalanan pulang dan pergi dalam sebulan. Dengan demikian, 75% penggunaan BBM dapat dihemat.

"Aturlah tata kelola hulu yang memang dlm kendali. Logistik kontainer akan bisa semua. Kekuatan itu ada di tangan Bu Susi [Menteri Kelautan dan Perikanan]. Kita bisa memecahkan masalah klasik, [kapasitas armada angkut nasional] jangan dikecilkan. Dengan begitu, volume angkutnya besar, biaya transportasi ringan, daya saing bahan baku kita lebih tinggi," ujar Ady.

Apiki merekam utilitas industri pengalengan ikan nasional saat ini hanya 25% dari kapasitas terpasang. Kapasitas terpasang industri pengalengan tuna/cakalang 365.000 ton per tahun, sedangkan pengalengan sarden/makarel 235.000 ton per tahun.

Tag : perikanan
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top