Tanjung Priok Terlalu Padat, Utilisasi Truk Hanya Capai Separuhnya

Bisnis.com, JAKARTA – Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang sangat padat membuat pendapatan jasa pengiriman barang melalui truk hanya optimal setengahnya.

Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan ketidakteraturan ini membuat pelabuhan tersendat baik itu dari depo ke depo, depo ke kontainer, ataupun kontainer ke truk.

“Ini menyebabkan truk hilir mudik tidak efisien sehingga utilisasi truk di Jakarta tidak bisa satu trip dalam satu hari,” katanya kepada Bisnis, Kamis (12/4/2018).

Mahendra menjelaskan pendapatan sebuah angkutan barang truk adalah ketika dia berangkat dari gudang membawa isi ke pelabuhan lalu perjalanan sebaliknya. Sementara yang ada saat ini mereka hanya bisa memenuhi salah satunya.

Dari situ, berdasarkan hitung-hitungannya dalam satu bulan, pengusaha truk hanya bisa mendapatkan total pendapatan 15 hari atau setengah dalam satu bulan.

Ini jauh sekali dibandingkan negara tetangga bahkan bisa meningkatkan utilisasi menjadi 150%. Tidak heran biaya logistik di Indonesia masih tinggi karena pengusaha harus membebankan perjalanan kosong kepada pelanggan.

“Kalau infrastruktur lancar, satu hari bisa dua rate. Berarti dalam sebulan bisa 60 rate dan membuat harga bisa turun setengahnya,” jelasnya.

Berdasarkan survei sektor logistik Indonesia tahun 2017-2018 yang diadakan Supply Chain Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, dan ASEAN Federation of Forwarder Associations, sebanyak 70,2% responden menyatakan kondisi infrastruktur kepelabuhanan sangat baik.

Meski demikian, 25,5% menyatakan kondisinya masih buruk atau sangat buruk dalam mendukung kinerja logistik.

Ini sama persis dengan laporan The Global Competitiveness Index 2017-2018 yang menyebutkan kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia mengalami peningkatan dari nilai 3,9 pada 2016-2017 menjadi 4,0 pada 2017-2018 atau naik peringkat dari 75 menjadi 72.

Masalah yang dialami pelabuhan dalam penelitian tersebut adalah tarif yang tinggi serta tingkat pelayanan dan gangguan sistem informasi terkait proses kepelabuhan.