Tol Laut: Subsidi Kontainer Pendingin Sebaiknya Sementara

Subsidi sewa peti kemas berpendingin dalam program tol laut sebaiknya bersifat sementara hingga muncul permintaan yang tinggi dari pemilik barang.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 23 Agustus 2018  |  18:32 WIB
Kapal kargo melego jangkar di Selat Madura, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/9)./ANTARA FOTO - Didik Suhartono
Bisnis.com, JAKARTA -- Subsidi sewa peti kemas berpendingin dalam program tol laut sebaiknya bersifat sementara hingga muncul permintaan yang tinggi dari pemilik barang.
 
Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Raja Oloan Saut Gurning berpendapat subsidi itu tepat guna sepanjang bersifat menstimulasi angkutan balik kargo yang membutuhkan reefer container
 
"Jika permintaan naik atau sudah bersifat komersial, maka intervensi lewat subsidi perlu dikurangi hingga dihilangkan," katanya saat dihubungi, Kamis (23/8/2018).
 
Jika tidak, sambung dia, subsidi akan membebani anggaran negara dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Saut melihat potensi kerja sama bisnis antarpelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan reefer container sebetulnya ada.
 
Subsidi diberikan kepada trayek-trayek yang potensial mengangkut kargo yang berisiko cepat rusak, seperti hortikultura, produk perikanan tangkap dan budi daya, serta hewan potong. 
 
"Misalnya ada korporasi perikanan yang ingin mendapatkan reefer dan volumenya banyak serta kontinyu saya kira bisa diatasi secara komersial antara perusahaan tadi dengan operator kapal tol laut," katanya. 
 
Berdasarkan data Kemenhub, kondisi less container load (LCL) kerap terjadi pada beberapa rute tol laut. Sebagai contoh, muatan berangkat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang dioperasikan PT Pelni untuk melayani trayek T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Blinyu-Tarempa-Natuna (Selat Lampa)-Midai-Serasan-Tanjung Priok) misalnya, rata-rata 501 ton per perjalanan (voyage) atau 19,3% dari kapasitas kapal 2.600 ton. Namun, muatan baliknya rerata hanya 12,7 ton per voyage atau tidak sampai 5% dari kapasitas kapal.
 
Hal yang nyaris sama juga terjadi pada trayek T-9 (Tanjung Perak-Nabire-Serui-Wasior-Tanjung Perak) dan T-11 (Tanjung Perak-Timika-Agats-Merauke-Tanjung Perak) yang dioperasikan PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line). Rata-rata muatan berangkat kedua rute masing-masing 42,3 TEU's dan 26 TEU's per voyage. Namun, muatan baliknya menurut catatan Temas 5-10 TEU's per voyage
 
Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan  Wisnu Handoko sebelumnya mengatakan pemerintah sedang menggodok subsidi sewa reefer container untuk memantik muatan balik tol laut dari timur yang masih relatif kosong. 
 
Menurut dia, eksekusi ide itu membutuhkan payung hukum mengingat beleid yang ada selama ini hanya memayungi subsidi operasi kapal yang kemudian dituangkan dalam kontrak dengan operator. 
 
"Kami lagi cari referensi apakah bisa di subsidi kontainer ini kami bisa sewakan kontainer. Masalahnya, istilah sewa kontainer hanya nomenklatur yang ada pada istilah subsidi operasi kapal," ujarnya, (Bisnis.com, 20/8/2018). 
 
"Kalau yang disubsidi kontainernya ini yang kami harus [pikirkan] aspek legalitasnya. ini masalah legalitas, bukan bisa atau tidak bisa." 
 
Soal kebutuhan dana untuk menyubsidi sewa reefer container, Kemenhub masih menghitung berapa yang akan dialokasikan dari anggaran tol laut. Pemerintah menggelontorkan subsidi hingga Rp447,6 miliar tahun ini untuk tol laut, naik 33% dari alokasi subsidi 2017.

 

Tag : Tol Laut
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top