Tol Laut: Pancing Muatan Balik dari Timur, Ini Langkah Kemenhub

Kementerian Perhubungan menyiapkan langkah untuk memicu muatan balik dari kawasan Indonesia timur dalam program tol laut yang selama ini rendah.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 24 Agustus 2018  |  22:57 WIB
Ilustrasi kapal yang termasuk program tol laut - Antara/Kornelis Kaha

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyiapkan langkah untuk memicu muatan balik dari kawasan Indonesia timur dalam program tol laut yang selama ini rendah. 

Langkah itu mencakup pengadaan kontainer berpendingin (reefer container) sebanyak 40 unit untuk muatan balik mengangkut ikan, menyiapkan mekanisme pemberian potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap lima unit dry container dan lima unit reefer container pertama yang di-booking. 

“Selain itu, kami mengkaji kemungkinan pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah T3P [tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan] untuk dry dan reefer container kosong melalui subsidi operasi kapal dengan operator PT Pelni, sehingga tak ada tambahan subsidi lagi karena kapal sudah dicarter PP," kata Plt. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko pada Jumat (24/8/2018).

Term subsidi yang digunakan Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga). Dengan begitu, pemerintah secara tidak langsung juga memberikan subsidi terhadap biaya bongkar muat (stevedoring).

Wisnu memastikan langkah itu tidak akan menambah pagu subsidi. Menurut dia, dengan anggaran subsidi Rp447 miliar, Kemenhub terus melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.  

Pengadaan dan sewa reefer container, tutur Wisnu, semata-mata sekadar 'kail' karena jumlahnya masih terbatas. Demikian pula dengan fasilitas listrik di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur Indonesia.

Terkait dengan usulan beberapa pihak agar pemerintah memberikan subsidi pula untuk semua kegiatan container handling dan reposisi di pelabuhan, Kemenhub menilai usulan itu saat ini belum tepat.

Menurut Wisnu, pemerintah lebih fokus dulu pada pemerataan akses kapal-kapal agar bisa masuk ke daerah T3P sehingga masyarakat setempat dapat merasakan hasil konektivitas kapal laut. 

Program tol laut angkutan barang kini mengoperasikan 19 kapal dari target 15 kapal tahun ini. Bahkan, lanjut Wisnu, pemerintah akan menambah 3 kapal feeder lagi sebelum akhir tahun sehingga total akan 22 kapal. 

"Sekarang ini jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Saat ini tol laut bisa memasuki 58 pelabuhan. Dalam waktu dekat tol laut segera membuka jalur baru di koridor Sulawesi, terutama di bagian barat yang selama ini belum dilalui kapal barang liner," ujar Wisnu.

Sementara itu, biaya di pelabuhan yang tinggi dan logistic cost yang mahal akan terus diperbaiki dengan perbaikan dan peningkatan fasilitas bongkar muat pelabuhan di kawasan timur Indonesia, konsolidasi tarif tenaga kerja bongkar muat (TKBM) secara tripartit, meningkatkan akses jalan menuju pelabuhan dengan kapasitas beban trucking container, konektivitas dengan moda udara, penyeberangan, perintis dan pelayaran rakyat (pelra). 

"Dengan keterbatasan anggaran, tentunya tidak semua masalah diselesaikan pemerintah dengan subsidi. Membangun kemandirian swasta dan mengoptimalkan niaga produk daerah jauh lebih bermanfaat daripada mengandalkan subsidi," tuturnya.

Wisnu berharap kapal tol laut dapat menciptakan keseimbangan perdagangan antara kawasan barat dan timur yang pada gilirannya mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tag : Tol Laut
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top