Fasilitas Kemudahan Impor IKM Berisiko Salah Sasaran

Fasilitas impor super mudah, yang diberikan pemerintah kepada industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis ekpor, ditengarai berpotensi salah sasaran.
Yustinus Andri DP | 06 September 2018 17:11 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan bordir untuk seragam almamater mahasiswa, di Bogor, Jawa Barat, Senin (10/7). - ANTARA/Arif Firmansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Fasilitas impor super mudah, yang diberikan pemerintah kepada industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis ekpor, ditengarai berpotensi salah sasaran.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, dari 8 Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan fasilitas impor super mudah untuk IKM, tidak semuanya berguna dan dibutuhkan oleh para pelaku bisnis tersebut.

“Kami dari IKM, barang impor yang paling dibutuhkan itu, bahan baku untuk produk makanan dan minuman, pakan ternak, dan perbengkelan. Selain dari barang-barang itu, kami melihat belum butuh sekali,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (5/9/2018).

Sekadar catatan, produk yang diberikan fasilitas super mudah proses impornya bagi IKM a.l. besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya; tekstil dan produk tekstil (TPT); barang modal tidak baru; produk kehutanan; kaca lembaran; bahan baku plastik; hewan dan produk hewan  serta produk tertentu seperti makanan dan minuman, obat-obatan dan elektronika bukan handphone.

Ikhsan  menilai, kemudahan impor itu justru menjadi celah bagi para importir atau pengusaha skala besar untuk meloloskan impor produk-produk yang sejatinya tidak terlalu dibutuhkan IKM. Produk yang dimaksudnya adalah besi dan baja, TPT, produk hutan dan kaca lembaran.

Wakil Ketua Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Ismail Mandry membenarkan, selama ini ada sejumlah celah regulasi yang dimanfaatkan oleh para importir nakal. Caranya adalah melalui manipulasi kode harmonized system (HS) dan manipulasi dari sisi peruntukan.

Di lain pihak Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengklarifikasi, kebutuhan impor produk besi dan baja untuk IKM sangat tinggi, terutama untuk pengusaha berbasis logam.

“Data kami, apabila dilihat dari nilai hasil penjualan  IKM  di Indonesia itu 64% disumbangkan oleh mereka yang bergerak di sektor logam. Kalau dari jumlah IKM terbanyak, baru dari mamin. Jadi kalau dibilang besi dan baja dibutuhkan, ya dibutuhkan.”

Gati menjelaskan, pelonggaran impor untuk IKM tersebut telah melalui proses kajian mendalam dari Kemenperin. Dia mengklaim, produk yang dimudahkan impornya tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh sektor IKM, terutama yang berbasis ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, penentuan jenis-jenis produk yang dimudahkan impornya tersebut telah melalui rekomendasi dari Kemenperin. Adapun, kedelapan permendag tersebut hanya memudahkan proses perizinannya saja.

“Yang dimudahkan itu perizinannya, bukan kuotanya. Selama IKM mampu menunjukkan bukti bahwa mereka IKM, maka mereka akan mendapat kemudahan mengimpor tersebut,” jelasnya.

Dia pun menegaskan bahwa proses penyaringan antara IKM dan pelaku bisnis skala besar tampak dari kuota yang diizinkan untuk dipermudah proses impornya. Hal itu dibuktikan dari tercantumnya kuota impor maksimal dalam kedelapan permendag tersebut.

Tag : impor
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top