Rupiah Melemah, UMKM Indonesia Harus Segera Diperkuat

Di tengah tekanan rupiah yang cukup signifikan, pemerintah diharapkan mengeluarkan paket kebijakan yang dapat menggeliatkan sektor riil usaha mikro kecil dan menengah. Pasalnya, usaha level tersebut terbukti paling tahan dari gejolak ekonomi global.
M. Richard | 06 September 2018 17:19 WIB
Pealku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Ibu Kota di ajang Asian Games 2018./JIBI/BISNISFeni Freycinetia -

Bisnis.com, JAKARTA -- Di tengah tekanan rupiah yang cukup signifikan, pemerintah diharapkan mengeluarkan paket kebijakan yang dapat menggeliatkan sektor riil usaha mikro kecil dan menengah. Pasalnya, usaha level tersebut terbukti paling tahan dari gejolak ekonomi global.

Ekonom Institute for Developement of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ditengah keadaaan ekonomi yang genting, pemerintah tidak bisa lagi menganggap enteng UMKM.

"Berkaca dari krisis moneter 1998, sektor yang tahan terhadap tekanan Global hanyalah UMKM dan itu sudah terbukti di Indonesia," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (5/9/2018).

Sebagai informasi, pada penutupan perdagangan di pasar spot, Rabu (4/9), nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,81% ke level Rp14.927 per dolar AS atau nyaris mendekati level psikologis Rp15.000 per dolar AS. 

Bhima mengatakan, dengan keadaan ini pemerintah harus mengeluarkan paket kebijakan yang mampu menggenjot UMKM dalam kurun waktu yang singkat.

Pertama, pemerintah harus meningkatkan 30% penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), Menurutnya, instrumen KUR cukup efektif dalam meningkatkan motivasi pelaku UMKM untuk ekspansi.

Kedua, peningkatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), karena ditengah depresiasi rupiah seharusnya pemerintah lebih mengedepankan UMKM untuk mendulang dolar dan meningkatkan devisa.

Sehingga, setelah ekonomi membaik nantinya sebagian UMKM sudah dapat pembekalan yang cukup untuk dapat lebih meningkatkan daya saingnya.

"Ya kalau rupiah melemah itu artinya daya saing produk ekspor kita itu meningkat, karena lebih murah. Hanya saja harusnya UMKM yang lebih bisa memanfaatkannya," ucapnya.

Ketiga, pemerintah harus berani menurunkan kembali tarif pajak final UMKM dari 0,5% menjadi 0%. Di tengah tekanan global pemerintah harus menjaga konsumsi masyarakat dengan menggeliatkan UMKM.

Sehingga, dalam keadaan kritis seperti ini, katanya, pemerintah berkesempatan mengubah bottom up economy menjadi trickle down economy.

"Sekarang itu korporasi besar dianggap meneteskan kesejahteraan kepada pelaku usaha kecil. Kita balikkan menjadi bottom up economy, itu memenag dengan paket kebijakan," ucap Bhima.

Senada dengan Bhima, Ketua Umum Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun menyayangkan kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih banyak mengedepankan pelaku usaha besar yang justru menyebabkan pembengkakan defisit neraca pedagangan.

Oleh karena itu, dia berharap beberapa regulasi pemberdayaan UMKM lebih diperjelas. Sehingga geliat UMKM dapat lebih masif.

Ikhsan meminta, pertama, pemerintah harus sudah menggerakkan penggunaan produk dalam negeri baik untuk masyarakat dan pengadaan barang pemerintah.

"Karena selama ini yang mendorong penggunaan produk impor juga sebenarnya pemerintah sendiri, [yakni kebijakan pengadaan barang dan ajasa pemerintah]," katanya.

Khusus pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertanian, Ikhsan mengatakan pelaku UMKM dapat memasok seluruh kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu dia berharap pemerintah harus menentukan besaran rasio produk dalam negeri dalam pengadaan produk dalam negerinya. "Jangan lagi berdasarkan spesifikasi, yang pelaku UMKM pasti sulit untuk mencapainya."

Kedua, pemerintah harus berhenti membuat pelaku UMKM ketergantungan dengan pembiayaan bank, karena bunga KUR yang saat ini masih dianggap mahal untuk membuat pelaku usaha ekspansi.

"Dia harus digerakkan dengan lembaga keuanagn mikro atau lembaga keuangan berbasis syariah," katanya.

Adapun, peran dan kotribusi UMKM cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Pada 2017, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dengan porsi 96,7%. Selain itu, UMKM juga menyumbang sekitar 61,41% dari produk domestik bruto (PDB). tak hanya itu, UMKM juga berkontribusi terhadap investasi sebesar 56,2%.

Ketua Umum Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) Sularto mengatakan, pemerintah terlalu menelantarkan koperasi. Sehingga tidak banyak koperasi yang mampu bertaha secara efektif dan menopang ekonomi, terutama di saat ekonomi dalam keadaan sulit.

"Jika pembangunan koperasi berjalan benar, koperasi yang berbasis sektor riil akan hidup dan fundamental ekonomi akan kuat," katanya.

Menurutnya, penanganan trade deficit yang membuat cadangan devisa berkurang hanyalah dengan pemmanfaatan ekonomi rakyat, yakni koperasi dan UMKM.

Tag : umkm
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top