Pemerintah Diminta Hati-hati Menunda Pembangunan Pembangkit Listrik

Pengusaha produsen listrik swasta atau independent power producer/IPP meminta pemerintah berhati-hati terkait rencana penundaan 15,2 gigawatt (GW) proyek pembangkit listrik di seluruh Indonesia untuk mengendalikan impor.
Denis Riantiza Meilanova | 07 September 2018 20:45 WIB
Presiden Joko Widodo (dari kiri) didampingi Dirut PT PLN Sofyan Basir, Bupati Serang Tatu Chasanah, dan Menteri BUMN Rini Soemarno maket PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10). - ANTARA/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengusaha produsen listrik swasta atau independent power producer/IPP meminta pemerintah berhati-hati terkait rencana penundaan 15,2 gigawatt (GW) proyek pembangkit listrik di seluruh Indonesia untuk mengendalikan impor.

Heru Dewanto, Presiden Direktur PT Cirebon Power, menilai masalah pelemahan rupiah merupakan persoalan jangka pendek. Adapun masalah penundaan proyek pembangkit listrik adalah masalah jangka panjang.

“Dengan kondisi nilai tukar rupiah yang memburuk, kami ikut prihatin. Namun, pemerintah perlu mengatasi masalah ini secara jangka pendek saja, karena fenomena pelemahan rupiah ini pun saya pikir cuma sementara. Sedangkan wacana penundaan proyek pembangkit listrik itu efeknya jangka panjang. Jadi, saya kira itu kurang tepat.,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Jumat (7/9/2018).

Heru menjelaskan bahwa penundaan proyek pembangkit listrik akan memakan biaya atau cost yang bisa lebih mahal. Sebab mobilisasi dan demobilisasi kontraktor proyek, peralatan, dan pekerjanya akan menghabiskan banyak biaya. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan nantinya tidak bisa diprediksi.

Tidak hanya biaya demobilisasi, klausul kontrak juga menjadi kendala. Karena terjadi dampak secara legalitas antara pengembang dalam negeri dan luar negeri, permasalahan ini juga bisa berimbas kepada tarif harga jual listrik, sehingga harga jual listrik di masyarakat bisa menjadi mahal.

“Jangan sampai ini menjadi government force majuer bagi pengembang. Hendaknya, pemerintah memberikan solusi jangka pendek karena gejolak rupiah adalah masalah jangka pendek. Jangan masalah jangka pendek diatasi dengan memberikan solusi jangka panjang,” kata Heru.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan ada 15.200 MW pembangkit listrik yang akan ditunda untuk mengurangi impor. Adapun proyek pembangkit listrik yang disetop yang belum masuk kepada tahapan financial close.

Heru mengungkapkan Cirebon Power sendiri tidak terkena dampak dari beleid pemerintah itu. Cirebon Power telah menyelesaikan tahap financial close atau pendanaan pada 2017 lalu.

“Saya juga belum tahu pasti apakah langkah pemerintah ini sudah resmi berbentuk surat, atau baru wacana yang dilontarkan ke media saja. Sebaiknya pemerintah berhati-hati sebelum mengambil kebijakan, dan mencari solusi selain penundaan,” katanya.

Tag : pembangkit listrik
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top