Memahami Tantangan Kompleksitas Tambang Bawah Tanah

Awal 2016 menjadi masa yang cukup berat bagi PT Freeport Indonesia. Kala itu, izin ekspor konsentratnya disetop sementara karena karena belum memenuhi persyaratan utamanya, yakni berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
MediaDigital | 10 September 2018 18:38 WIB
Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. - Bloomberg/Dadang Tri

Awal 2016 menjadi masa yang cukup berat bagi PT Freeport Indonesia. Kala itu, izin ekspor konsentratnya disetop sementara karena karena belum memenuhi persyaratan utamanya, yakni berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan penambangan di tambang terbuka Grasberg menurun drastis. Alhasil, tingkat produksi konsentrat tembaga pun menyusut.

Namun, ada yang menarik dari terhentinya izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Kendati kegiatan di tambang terbukanya nyaris berhenti, lain halnya dengan kegiatan yang berlangsung di tambang bawah tanahnya. Kegiatan penambangan bijih terus berlangsung tanpa henti.

Adapun saat ini, Freeport Indonesia tengah mengembangkan beberapa blok pertambangan bawah tanah. Sebagian blok sudah beroperasi dan mengahsilkan bijih yang akan diolah menjadi konsentrat, yakni Deep Ore Zone, Deep Mill Level Zone, Big Gossan, dan Grasberg Block Cave. Sementara Blok Kucing Liar diperkirakan baru beroperasi pada 2025.

Bukan tanpa alasan tambang bawah tanah tersebut terus beroperasi kala izin ekspor belum menemui kepastian. Pasalnya, metode yang dipakai untuk tambang bawah tanah Freeport Indonesia adalah block caving.

Metode tersebut dilakukan dengan menggali terowongan ke tempat cadangan bijih di dalam tanah dan meledakkan badan bijihnya. Setelah hancur, bijih kemudian ditarik melalui jalur-jalur terowongan khusus.

Metode yang dipakai tersebut 'memaksa' Freeport Indonesia untuk terus beroperasi. Jika penambangan dengan metode block caving tersebut dihentikan, maka bisa terjadi ketidakseimbangan tegangan di dalam tanah. Hal tersebut dapat mengakibatkan longsor atau penutupan lorong-lorong tambang secara permanen.

Jika itu yang terjadi, maka potensi bijih yang bisa tertambang akan hilang. Bahkan, menurut Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), biaya pemulihan tambang yang rubuh tersebut bisa mencapai US$20 miliar. Angka cukup membuat kegiatan penambangan di sana tidak ekonomis lagi.

Hal itu juga yang akhirnya menjadi tantangan bagi PT Inalum (Persero) yang tak lama lagi resmi menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia. Pasalnya, perusahaan pelat merah tesebut memang bakal lebih banyak terlibat dalam penambangan bawah tanah.

Seperti diketahui, tambang terbuka Grasberg saat ini sudah memasuki tahap yang paling akhir dan bersiap untuk memasuki tahap penutupan. Artinya, Inalum akan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik di bidang manajemen maupun pengelolaan teknis tambang bawah tanah yang sangat rumit.

Tanpa mengecilkan peran dan kemampuan perusahaan tambang nasional, perlu diketahui, metode block caving yang sedang dioperasikan Freeport Indonesia saat ini menjadi yang terumit dan tersulit di dunia.

Panjang terowongannya saja saat ini sudah sekitar 700 kilometer (km). Panjang terowongan tersebut akan terus bertambah hingga lebih dari 1.000 km seiring dengan pengembangan tambang bawah tanah yang terus berjalan.

Dari sisi alat, hanya peralatan tambang dengan kualitas nomor satu saja yang bisa mengoperasikan tambang tersebut secara optimal. Oleh karena itu, bisa dikatakan baru Freeport saja yang mampu mengoperasikan tambang sekompleks yang ada di wilayah Grasberg.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sangat wajar bila dalam operasinya, pihak Freeport masih memegang peran utama. Selain untuk operasi jangka panjang, Inalum pun perlu berkerja sama dengan pihak Freeport dalam masa transisi dari penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah yang biayanya diperkirakan bisa mencapai US$5 miliar.

Tiga tahun ke depan pun bisa dibilang menjadi saat-saat krusial bagi Freeport Indonesia untuk segera menaikkan produksi tambang bawah tanahnya. Pasalnya, setelah penutupan tambang terbuka Grasberg pada 2019, produksi diperkirakan anjlok hingga 2021.

Di sinilah kemampuan teknis Freeport sebagai operator sangat dibutuhkan. Selain itu, perencanaan yang telah dibuat untuk jangka panjang pun menjadi poin plus bagi Freeport untuk tetap memegang kendali dalam kegiatan operasi penambangannya.

Adapun sepanjang periode 2018-2041, pihak Freeport telah memproyeksikan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk tambang bawahnya dengan cukup detail.

Perlu diketahui, total investasi yang sudah dikeluarkan untuk tambang bawah tanah mencapai US$6,5 miliar, ditambah lagi untuk investasi pendukung sebesar US$2,7 miliar. Jadi, totalnya sekitar US$9,2 miliar sampai dengan 2018.

Dana yang akan dikeluarkan bukan cuma itu saja. Sampai dengan operasi penuh tambang bawah tanah, Freeport Indonesia masih harus menggelontorkan dana US$1,5 miliar per tahun. Inalum tidak ikut mengeluarkan dana untuk ini karena Freeport Indonesia akan menanggung sendiri kebutuhan dana tersebut.

Lalu, bagaimana dengan peran Inalum sebagai pemegang saham mayoritas?

Sebagai pemilik saham mayoritas, tentu saja kendali menajemen tetap ada di tangan Inalum. Artinya, berbagai keputusan strategis terkait perusahaan masih ada di pihak nasional. Dengan adanya sinergi tersebut, kegiatan pertambangan Freeport Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara secara jangka panjang.

Tag : Freeport
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top